Dari data juga terlihat bahwa hampir 60% tenaga Indonesia masih berada di sektor informal. Artinya, mayoritas pekerja tidak memiliki kepastian pendapatan, perlindungan sosial, maupun stabilitas kerja.
Penurunan pengangguran ini bukan tertopang oleh adanya pekerjaan yang layak, tapi banyak tenaga kerja "terpaksa bekerja" di sektor berproduktivitas rendah.
Hal ini tergambar pada rata-rata upah yang hanya Rp3,29 juta. Kondisi upah ini menggambarkan bahwa mayoritas pekerja berada di sektor berupah rendah, dengan gap upah yang cukup tinggi antara tenaga berpendidikan dengan lulusan sekolah dasar.
Selain itu, rendahnya upah juga terjadi karena sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar mencapai 28,78%.
Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi Ibu Pertiwi masih bergantung pada sektor tradisional, di saat negara tetangga mulai merambah sektor bernilai tambah tinggi seperti industri elektronik bahkan semikonduktor.
Nampaknya, industrialisasi dan ekspansi sektor jasa modern belum cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja secara bekualitas. Ini selaras dengan capaian Indeks PMI Manufaktur Indonesia versi S&P Global pada April tercatat 49,1, turun dari 50,1 pada Maret. Aktivitas manufaktur Indonesia menjadi yang terendah sejak Juni tahun lalu.
Komponen output turun menjadi 46,2 dari posisi Maret 48,9, sekaligus menandakan posisi terendahnya sejak Mei 2025. Hal ini juga mendandai kontraksi selama dua bulan beruntun.
Penurunan PMI manufaktur ke level 49,1 mengindikasikan bahwa sektor industri kembali masuk ke fase kontraksi, setelah sempat berada di zona ekspansi pada Maret.
Upah Rendah, Konsumsi Rendah
Data Sakernas mencatat bahwa tingkat setengah pengangguran ikut turun. Namun, dari data juga tercatat bahwa pekerja paruh waktu justri meningkat dan saat ini mencakup sekitar 25% dari total tenaga kerja.
Ini menunjukkan bahwa banyak orang bekerja, tapi tidak bekerja cukup lama atau cukup produktif untuk menghasilkan pendapatan yang memadai.
"Dibandingkan Februari 2025, status pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah pekerja bebas di pertanian sebesar 0,14 persen poin," sebut laporan BPS.
Pada Februari 2025, penduduk bekerja menurut kegiatan formal 40,6% sedangkan sektor informal 59,40%. Pada tahun ini, angka pekerja sektor formal menyusut menjadi 40,58%, sementara sektor informal naik menjadi 59,42%.
Di sisi lain, penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan adanya kelompok yang mulai keluar dari pasar kerja.
"Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2026 sebesar 70,56%, turun sebesar 0,04 persen poin dibanding Februari 2025," kata Laporan BPS.
Kondisi ini bisa mengindikasikan meningkatnya 'discourage workers' atau mereka yang berhenti mencari pekerjaan, karena merasa peluangnya makin terbatas.
Pada Februari 2026, TPAK laki-laki tecatat sebesar 84,57%, jauh di atas perempuan yang sebesar 56,41%. Dibandingkan tahun sebelumnya, partisipasi laki-laki meningkat 0,23 poin persentase, sementara perempuan turun 0,29 poin.
Data Sakernas edisi Februari 2026 ini menggambarkan bahwa kondisi ketenagakerjaan RI masih bersifat kuantitatif dengan jumlah pekerjaan berproduktivitas rendah, tanpa diikuti kualitas serta upah yang layak.
Di tengah kondisi ini, dampak terhadap roda perekonomian RI yang bertumpu pada motor konsumsi jadi taruhannya. Dengan mayoritas pekerja berada di sektor berubah rendah, daya beli masyarakat akan tetap terbatas.
Konsekuensinya adalah pertumbuhan konsumsi domestik, yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi, berpotensi tertahan. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini juga bisa menghambat upaya Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
(dsp/aji)
