Untuk itu, dia mendorong pemerintah agar meneken kontrak antarpemerintah atau government to government (G2G) dengan Rusia, dengan tetap melaksanakan komitmen impor migas dari AS.
“Sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif dan nonblok. Secara teknis, keduanya sama-sama negara raksasa di bidang migas; punya cadangan dan produksi migas yang besar,” tegas Pri Agung.
Penjajakan Tepat
Dihubungi terpisah, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menilai langkah pemerintah menjajaki impor minyak mentah dan LPG dari Rusia sudah tepat.
Dia mendorong agar realisasi impor segera dilakukan, agar pasokan minyak mentah sekitar 20% yang berasal dari Timur Tengah dapat segera digantikan.
Akan tetapi, dia menayangkan pemerintah baru melakukan impor komoditas migas dari Rusia ketika harga tengah melonjak, padahal Rusia kerap memberikan diskon terhadap produk migasnya.
“Saya selalu bilang dari awal, kita harus bebas. Kita jangan sampai kita juga, jangan hanya dengan ada perjanjian ART, kita harus mau nggak mau dipaksa harus beli dari Amerika misalkan. Itu jangan juga, karena itu akan mengurangi diversifikasi kita, risiko kita akan jauh lebih tinggi,” kata Moshe ketika dihubungi, Rabu (15/4/2026).
Para pembeli minyak berbondong-bondong membeli pengiriman minyak mentah Rusia setelah AS melonggarkan sanksi. Pemerintahan Donald Trump untuk sementara mencabut pembatasan minyak dari Rusia awal bulan Maret guna mengatasi lonjakan harga energi yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah.
Negara-negara Asia yang kekurangan energi memanfaatkan pengecualian sanksi AS untuk membeli minyak Rusia guna menutupi kekosongan pasokan yang disebabkan oleh perang Iran.
Filipina menerima kiriman pertama minyak mentah ESPO dalam hampir enam tahun, sementara pengiriman nafta Rusia pertama Korea Selatan tahun ini telah tiba di Pelabuhan Daesan dan sedang menunggu proses bongkar muat, menurut data pelacakan kapal.
Negara-negara lain termasuk Sri Lanka sedang bernegosiasi dengan Moskwa mengenai pengiriman.
Di Korea Selatan, belum jelas apakah perusahaan lokal akan mampu memperoleh lebih banyak minyak mentah dan nafta Rusia karena proses bongkar muat dan pembayaran harus diselesaikan paling lambat 11 April, saat masa berlaku pengecualian AS berakhir, seperti dilaporkan oleh stasiun televisi lokal YTN pada Selasa, mengutip pejabat dari Kementerian Perindustrian.
Sekadar informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengamankan kontrak impor minyak mentah dan LPG dari Rusia.
Kepastian itu disampaikan Bahlil usai bertemu dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev dan sejumlah perusahaan energi Rusia seperti Rosneft, Ruschem, Zarubezhneft, dan Lukoil.
Pertemuan itu turut membahas kemungkinan kerja sama pengembangan infrastruktur kilang minyak dan penyimpanan minyak mentah di Indonesia.
“Kita mendapatkan hasil yang cukup baik di mana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita tambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG,” kata Bahlil seusai pertemuan tersebut, dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, Selasa (14/4/2026).
Bahlil menyatakan kerja sama tersebut dijajaki melalui skema antarpemerintah (G2G) dan business to business (B2B).
Selain itu, dia mengungkapkan Indonesia terbuka untuk memperluas ruang kerja sama dengan Rusia, termasuk dalam mengembangkan storage crude, penjajakan pemanfaatan energi nuklir, serta kerja sama di sektor mineral.
“Sekali lagi saya katakan bahwa insyaallah bisa kita mendapatkan yang baik,” kata Bahlil.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev menyatakan kesiapan membantu Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi.
“Sebagai mitra strategis, kami siap berkolaborasi terutama dalam penyediaan minyak dan gas, penyimpanan, maupun kelistrikan dalam hal ini pembangkit listrik tenaga nuklir”, jelas Sergey Tsivilev.
(azr/wdh)
