“Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mengakselerasi reformasi, termasuk dalam rangka mempersiapkan review kuartalan FTSE Russell yang dijadwalkan pada Juni 2026, serta review MSCI di Mei 2026, demi memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan terhadap berbagai guncangan eksternal,” ujarnya.
Menurutnya, proyeksi ADB untuk Indonesia didasarkan pada skenario stabilisasi dini konflik Timur Tengah, dan berada signifikan di atas proyeksi subregional Asia Tenggara yang hanya 4,7% pada 2026, mencerminkan kekuatan struktural yang membedakan Indonesia dari mayoritas peers-nya di kawasan.
ADB menyebut permintaan domestik yang tangguh, inflasi yang terkendali di kisaran 2,5% sesuai rentang target pemerintah, serta kebijakan moneter yang terkalibrasi dengan baik sebagai tiga pilar utama yang membedakan kinerja Indonesia dari mayoritas peers-nya di kawasan.
Dari sisi faktor pendorong, ADB mencatat bahwa momentum pertumbuhan awal 2026 ditopang oleh penguatan konsumsi rumah tangga yang didukung peningkatan produktivitas pertanian dan efek musiman Ramadan dan Idulfitri, berlanjutnya pembangunan infrastruktur publik, serta meningkatnya partisipasi sektor swasta dalam investasi hilir.
Arus masuk Penanaman Modal Asing yang solid turut membantu membiayai kesenjangan eksternal sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar. Kebijakan fiskal yang terarah dinilai berperan penting dalam mempertahankan daya beli rumah tangga dan momentum investasi secara simultan.
Selain ADB, lembaga indeks global FTSE Russell juga mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan secara eksplisit menyatakan tidak mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Watch List penurunan status.
Pengakuan FTSE Russell merupakan cerminan langsung dari serangkaian reformasi struktural pasar modal yang tengah diakselerasi secara konsisten.
FTSE Russell dalam pengumumannya mengakui kemajuan implementasi delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal yang mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, penetapan batas minimum free float sebesar 15%, serta penerapan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC) sebagai peringatan dini bagi investor.
Haryo menyebut status Indonesia yang setara dengan China dan India dalam klasifikasi FTSE mempertegas bahwa pasar modal Indonesia terus bergerak menuju standar tata kelola dan transparansi kelas dunia.
“Otoritas Jasa Keuangan menyambut positif penilaian tersebut sebagai bukti bahwa reformasi yang sedang berjalan menunjukkan progres yang positif dan kredibel di mata global index provider,” ucap dia.
(mfd/ell)
