“Beruntung kami mendapatkan alokasi gas dari negara, yang harganya sudah dikunci. Akan tetapi, kalau kami butuh ekstra kargo LNG dari spot market, ya saat ini US$20/MMBttu. Barangnya tidak ada pula, karena di Qatar ada 5 juta ton per tahun hilang produksinya dan butuh 5 tahun untuk recovery-nya,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026).
Di sisi lain, Darmawan menyatakan jika PLN membutuhkan kargo LNG tambahan, perseroan bisa mendapatkannya dari pasar Jepang dan Korea Selatan.
Dia mencatat harga LNG di pasar Asia tersebut masih di sekitar US$9/MMBtu, lebih rendah dari harga di pasar spot dunia yang mencapai US$19/MMBtu.
“Akan tetapi, untuk hari ini, alhamdulillah alokasi dari pemerintah cukup sehingga kami tidak perlu impor LNG. Kalau kami harus impor, rasanya berat. BBM, kami harus menyampaikan, kami wake up call, kami harus eliminasi,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, dia menyatakan PLN bakal mengganti 2.396 unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di 741 lokasi dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 3,21 gigawatt peak (GWp) dan battery energy storage system (BESS) sebesar 9,03 GWh.
Darmawan menyatakan 2.396 unit PLTD tersebut memiliki total kapasitas sebesar 1.076 MW dan mayoritas tersebar di wilayah Indonesia bagian Timur.
Darmawan menjelaskan PLTS tersebut bakal mempertimbangkan ketersediaan pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH) yang berada di wilayah tersebut. Jika tak tersedia, PLN bakal turun membangun penyimpanan baterai.
“PLN juga sudah merencanakan mengurangi konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan pada 741 lokasi pembangkit listrik tenaga diesel dengan total ada sekitar 2.139 mesin diesel,” kata Darmawan.
Sebelumnya, Darmawan mengungkapkan setiap penambahan 1 GW PLTG membutuhkan sekitar 22 kargo LNG per tahun.
Dalam kaitan itu, Darmawan menyatakan jika Indonesia menambah 20 GW PLTG, dibutuhkan sekitar 400 kargo LNG tambahan.
Akan tetapi, Darmawan menegaskan Indonesia tidak memiliki pasokan LNG sebesar itu, sehingga pada akhirnya pasokan LNG harus dipenuhi melalui impor.
“Kita bisa membangun dengan gas fire power plant, tetapi 1 gigawatt butuh butuh 22 kargo LNG. Jika kita akan menambahkan 20 gigawatt, kita akan membutuhkan tambahan 400 kargo LNG,” kata Darmawan di Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).
Sekadar catatan, PLN berencana menambah 10,3 gigawatt (GW) kapasitas PLTG dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034.
Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam RUPTL PLN 2025—2034 hampir menyentuh 70%.
Porsi itu mengambil bagian sekitar 48,65 GW dari total kapasitas terpasang listrik yang ditargetkan selama 10 tahun ke depan mencapai 69,5 GW.
"Di RUPTL kita sampai dengan 2035 itu energi baru terbarukannya hampir kurang lebih sekitar 70%," kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (21/11/2025).
Sementara itu, sisanya atau sekitar 30% tercatat masih akan menggunakan pembangkit berbasis fosil.
Adapun, Kementerian ESDM menyatakan Indonesia telah mengamankan LNG untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor hingga semester I-2026.
Sementara itu, untuk keandalan pasokan LNG untuk semester II-2026, Kementerian ESDM masih menghitung kebutuhan dalam negeri serta ekspor dan merancang mekanisme pemenuhannya.
(azr/wdh)
