"Dengan volume produksi yang menyusut drastis, basis perhitungan royalti, PNBP, dan bea keluar pun menyempit. Target resmi PNBP Minerba 2026 hanya Rp134 triliun—bahkan sedikit lebih rendah dari realisasi 2025 yang mencapai Rp138,37 triliun. Artinya, pemerintah sudah memasang target yang 'realistis' dengan mempertimbangkan pemangkasan produksi ini," kata Myrdal ketika dihubungi, Jumat (10/4/2026).
"Bukan angka yang kecil, tapi juga bukan 'durian runtuh' yang bisa mengubah wajah APBN secara dramatis," tegas dia.
Myrdal mencatat pemerintah bakal memangkas kuota produksi batu bara menjadi 600 juta ton tau lebih rendah 15% dari realisasi sepanjang 2025 sebesar 790 juta ton. Untuk nikel, kuota produksi bijih dipangkas 30% menjadi 260–270 juta ton dari kuota produksi tahun sebelumnya.
Sementara tembaga, kata Myrdal, produksi dari PT Freeport Indonesia (PTFI) yang menyumbang hampir 95% dari produksi nasional masih melandai karena tambang Grasberg Block Cave (GBC) masih dalam perbaikan.
Dia menyatakan kondisi tersebut diperparah dengan keputusan merevisi turun target produksi katoda tembaga 2026 menjadi sekitar 478 ribu ton, lalu pemulihan tambang bawah tanah GBC diprediksi baru terjadi pada kuartal II-2026.
"Pemangkasan produksi yang sangat besar—yang memang sengaja dilakukan untuk mengendalikan oversupply membuat ruang windfall profit yang besar jadi terbatas. Tembaga masih akan kami ukur kontribusi ekstranya karena Freeport masih dalam tahap pemulihan. Windfall yang didapatkan bersifat sementara dan rentan tergerus oleh subsidi energi yang membengkak," ujar dia.
Kementerian Keuangan melihat adanya potensi tambahan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam seiring kenaikan harga komoditas global akibat konflik di Timur Tengah.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti batu bara, crude palm oil (CPO), nikel, dan tembaga telah mendorong penerimaan negara menjadi lebih tinggi, bahkan tanpa perubahan kebijakan.
"Ada kenaikan penerimaan karena memang kenaikan harga-harga [Sumber Daya Alam]. Jadi harga batu barangnya meningkat, harga CPO-nya meningkat, harga nikel juga meningkat, tembaga juga meningkat. Tanpa ada perubahan kebijakan, itu membuat penerimaan kita pasti akan meningkat," kata Febrio ditemui di kompleks Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kamis (9/4/2026).
Pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan tambahan windfall di luar penerimaan normal tersebut, dengan berbagai skema yang masih dibahas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Yang kedua, kita juga ingin bahwa harga yang meningkat ini juga disertai dengan tambahan windfall. Nah itu yang nanti akan kita sedang bahas dengan Kementerian ESDM, ada berbagai mineral yang sedang kita lihat. Bisa bentuknya macam-macam, ada yang royalti, ada yang BK, nanti kita akan finalkan," kata dia
Febrio juga mengatakan bahwa Kementerian Keuangan juga tengah mempertimbangkan beberapa mineral yang bisa menambah pundi-pundi pendapatan negara tersebut, termasuk nikel.
Meski demikian, Febrio belum bisa memberikan angka pasti mengenai potensi windfall yang bisa diperoleh pemerintah lantaran hal ini masih dalam tahap pembahasan kebijakan.
Sekadar catatan, nikel di London Metal Exchange (LME) pada Jumat diperdagangkan sebesar US$17.088 per ton, turun 1,24% dibandingkan perdagangan hari sebelumnya.
Sementara tembaga, di LME pada Jumat diperdagangkan seharga US$12.671 per ton, turun tipis 0,22% dibandingkan harga hari sebelumnya.
Pada Kamis (2/4/2026), harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman bulan mendatang ditutup di US$ 137,9/ton. Naik 0,51% dibandingkan hari sebelumnya.
Kenaikan ini datang usai harga turun dua hari beruntun. Selama dua hari tersebut, harga batu bara anjlok hampir 5%.
Koreksi yang dalam tersebut membuat harga batu bara turun secara mingguan. Sepanjang pekan lalu, harga terpangkas 4,14%. Perdagangan minggu lalu hanya berlangsung empat hari karena libur perayaan Jumat Agung.
(azr/ros)
