Purbaya menegaskan fungsi APBN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus shock absorber harus dijalankan secara paralel. Menurutnya, kondisi perekonomian RI tetap resilien di tengah turbulensi perekonomian dunia.
Dia mengeklaim pemerintah mampu menjalankan kebijakan secara optimal di saat beberapa negara sudah mengalami darurat energi, salah satunya adalah Filipina.
“Kita mesti kampanye kalau kita jago dibandingkan negara-negara tangga,” ungkap Purbaya.
Dia mengatakan sudah melaporkan kondisi fiskal ke Prabowo. Pasalnya, Kepala Negara terus monitoring ihwal pengaruh harga minyak di pasar dunia ke keuangan negara. Namun, Purbaya memastikan bahwa kinerja fiskal tetap terjaga di tengah kenaikan harga minyak dunia.
“Artinya ada tindakan-tindakan yang kita bisa jalankan untuk mengamankan itu. Dan itu belum terpublikasikan dengan baik ke media,” jelas Purbaya.
Diketahui, peran APBN sebagai shock absorber merupakan strategi kunci pemerintah Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global sejak pandemi Covid-19. Dalam konteks krisis energi 2026, pemerintah menggunakan instrumen subsidi dan kompensasi energi untuk menjaga daya beli masyarakat agar inflasi tidak meroket.
Walakin, kebijakan ini menuntut ruang fiskal yang sehat karena kenaikan harga minyak mentah dunia yang jauh di atas asumsi APBN saat ini yang mencapai US$108/barel dibanding asumsi makro yang dipatok US$70/barel memberikan tekanan pada beban belanja negara.
Ketangguhan ekonomi Tanah Air saat ini menjadi sorotan, mengingat posisi Indonesia sebagai negara pengimpor neto minyak (net oil importer) yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi dunia.
Purbaya berkali-kali memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik dalam waktu dekat meski harga minyak dunia terus meningkat.
“APBN kita masih tahan. Saya tidak akan ubah APBN atau subsidi BBM sampai titik harga minyak benar-benar sangat tinggi,” kata Purbaya.
(lav)
