“Karena implementasi program berskala sangat besar ini juga memiliki, atau bahkan membawa risiko kesehatan masyarakat yang signifikan, kalau tata kelola keamanan pangan dan pengawasannya tidak berjalan optimal. Atau bahkan tidak memadai,” kata Dicky.
Ia menyoroti sejumlah laporan yang mencatat munculnya kasus keracunan makanan pada siswa di beberapa daerah sejak program tersebut diluncurkan pada awal 2025. Dalam evaluasi yang beredar, ribuan anak dilaporkan mengalami keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan program tersebut.
“Nah ini yang menjadi concern saya. Sejak peluncuran awal 2025 lalu, berbagai laporan kan menunjukkan munculnya kejadian keracunan makanan massal pada siswa sekolah di berbagai daerah. Bahkan mencapai ribuan korban,” ujarnya.
Menurutnya, kasus-kasus tersebut menjadi peringatan bagi pengelolaan program pangan berskala besar.
“Jadi kasus-kasus ini adalah alarm kesehatan publik. Yang menunjukkan bahwa program yang sangat baik secara konsep itu menghadapi risiko serius, jika dilaksanakan terlalu cepat tanpa kesiapan sistem. Apalagi tanpa evaluasi dan pengawasan secara objektif dan memadai,” kata Dicky.
Program MBG diketahui menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat di Indonesia, menjadikannya salah satu program makanan sekolah terbesar di dunia. Dengan cakupan sebesar itu, Dicky menilai monitoring epidemiologis dan evaluasi program harus menjadi komponen utama dalam pelaksanaan.
Ia menambahkan bahwa risiko keracunan makanan dalam program pangan massal dapat berasal dari berbagai faktor, mulai dari proses pengolahan makanan yang tidak higienis, dapur produksi yang belum tersertifikasi, hingga distribusi makanan yang terlalu lama.
“Sudah sering saya sampaikan, dari pengelolaan makanan tidak higienis sampai dapur yang tidak tersertifikasi dan terdistribusi yang terlalu lama, dan lain sebagainya. Faktor ini secara epidemiologis jadi penyebab utama wabah keracunan makanan massal,” kata Dicky.
Selain persoalan keamanan pangan, ia juga menilai munculnya persepsi negatif di masyarakat dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap program tersebut.
“Bahkan secara komunikasi risiko turunnya kepercayaan publik itu karena pelaku-pelakunya, orang-orang yang mengelola ini juga akhirnya dikesankan hanya mencari keuntungan,” ujarnya.
Menurut Dicky, kondisi tersebut dapat berdampak pada keberhasilan program jika tidak direspons melalui evaluasi yang transparan dan komprehensif.
Ia menilai evaluasi tidak seharusnya hanya berfokus pada kasus keracunan, tetapi juga mencakup seluruh rantai sistem pangan, termasuk tata kelola program, transparansi anggaran, hingga kualitas gizi makanan yang disediakan.
“Karena bicara program makan bergizi, itu bukan sekadar memberi makan, tapi meningkatkan kualitas nutrisi,” kata Dicky.
Selain aspek kesehatan, ia juga menilai perlu adanya penilaian terhadap dampak sosial ekonomi dari program tersebut, termasuk kemungkinan pengaruh terhadap kantin sekolah, pedagang kecil, hingga ketersediaan bahan pangan di tingkat lokal.
Sebagai pendekatan yang dinilai lebih rasional, Dicky mengusulkan rekonstruksi sistem program melalui audit nasional independen yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi profesi kesehatan, serta masyarakat sipil.
“Nah, selain itu, hal yang ingin saya sampaikan adalah, daripada menghentikan program secara total yang tampaknya sulit, pendekatan yang lebih rasional menurut saya adalah rekonstruksi dari sistem program,” ujarnya.
Ia juga menyarankan adanya moratorium selektif terhadap dapur produksi yang bermasalah serta pembentukan tim keamanan pangan yang melibatkan ahli gizi, epidemiolog, sanitarian, dan dokter kesehatan masyarakat.
Selain itu, Dicky menilai transparansi pelaporan kepada publik menjadi faktor penting untuk menjaga akuntabilitas program.
“Termasuk juga, harus ada sistem pelaporan publik yang transparan. Dan jangan diancam-ancam, ditutup-tutup kalau ada kritik. Karena kalau nggak ada kritik, nggak akan berhasil program itu,” kata Dicky.
Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai jumlah penerima manfaat, laporan keamanan pangan, hingga hasil audit program dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Apalagi di tengah situasi sekarang ya, ekonomi dunia dan lain sebagainya, ya tentunya masyarakat ingin tahu, ingin memastikan bahwa yang dipilih oleh pemerintah ini ada program yang punya daya ungkit, manfaat yang memang strategis dan besar di masing-masing daerah itu,” ujarnya.
(rtd)
