Kondisi tersebut meningkatkan risiko informasi antara bank dan pelaku usaha atau asymmetric information, sehingga bank cenderung lebih berhati-hati menyalurkan kredit ke segmen tersebut.
"Kalau kami melihatnya bahwa risiko perbankan strateginya adalah mungkin dengan memperluas biaya yang berbasis rantai pasok ya. Jadi misalkan dari sisi corporate levelnya kita mungkin akan mendukung supplier-supplier dari level UMKM-nya seperti itu," jelasnya.
Selain itu, pemanfaatan data transaksi digital juga dapat membantu perbankan menilai kelayakan kredit pelaku UMKM.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah dan otoritas keuangan, termasuk memperluas penjaminan kredit, meningkatkan kualitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital untuk memperkuat akses pembiayaan.
"Jadi memang ini adalah, saya pikir beberapa hal yang bisa dilakukan untuk bisa mendorong lagi pemulihan dari segmen bisnis UMKM," tuturnya.
Sebagai catatan, data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa realisasi kredit UMKM sepanjang 2025 mengalami kontraksi 0,3% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Secara rinci, Realisasi kredit usaha kecil meningkat 6,8%, usaha menengah terkontraksi -2,02%, dan usaha mikro bahkan mengalami kontraksi hingga -4,68%.
Berdasarkan Porsinya, pangsa kredit UMKM juga terus merosot dari tahun ke tahun. Pada Desember 2023, pangsa kredit UMKM tercatat sebesar 20,55% terhadap seluruh total kredit. Kemudian, menurun menjadi 19,24% pada Desember 2024. Lalu kembali menyusut menjadi 17,49% sampai Desember 2025.
Sementara itu dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada Desember 2025 tercatat mencapai Rp9.467,6 triliun, tumbuh 10,4% yoy.
(lav)
