Khudori menyitir data Food and Agriculture Organization (FAO) per 6 Maret 2026, harga beras Thailand dengan tingkat patah 5% sekitar US$409/ton dan 20% sekitar US$404/ton. Sementara, harga beras Vietnam sekitar US$349/ton, sedangkan beras India dan Pakistan masing-masing sekitar US$352/ton dan US$364,8/ton.
Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs sekitar Rp16.939 per dolar AS, harga beras dari negara-negara tersebut berkisar antara Rp5.000 hingga Rp6.900/kilogram (kg). Dengan perbedaan harga yang signifikan itu, menurut Khudori, beras Indonesia sulit bersaing di pasar global tanpa intervensi kebijakan.
“Dari sisi mutu bukan isu penting, tetapi dari sisi harga beras Indonesia jauh lebih mahal. Agar kompetitif, harga beras Indonesia harus dibanting atau didumping di bawah harga beras negara lain,” katanya.
Beban Subsidi dan Rencana Ekspor
Di sisi lain, ia juga menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan beban subsidi besar bagi pemerintah. Dalam catatannya, harga produksi beras hasil penggilingan Bulog diperkirakan sekitar Rp14.782/kg, sementara harga pembelian pemerintah untuk beras medium bisa mencapai lebih dari Rp19.500/kg.
Jika harga ekspor berada di sekitar Rp16.000/kg, maka terdapat kemungkinan adanya subsidi untuk menutup selisih biaya tersebut.
Khudori juga menilai ekspor beras untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia relatif mudah dijustifikasi karena penerima manfaatnya tetap warga negara Indonesia. Namun situasinya akan berbeda jika pemerintah berencana memperluas ekspor ke negara lain.
Ia menyoroti wacana pemerintah yang disebut akan menugaskan Bulog mengekspor hingga 1 juta ton beras ke sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Menurutnya, ekspor dalam skala besar tersebut harus disertai perhitungan matang agar tidak justru menjadi beban fiskal baru.
“Tanpa kejelasan mekanisme menutup kerugian akibat subsidi, Bulog bisa dipersalahkan. Pemerintah harus memastikan isu ini tidak menjadi masalah jika ekspor menjadi pilihan kebijakan,” ujarnya.
Sebagai alternatif, ia menilai pemerintah dapat mempertimbangkan mekanisme kerja sama antarnegara atau government to government (G to G). Melalui skema tersebut, transaksi tidak sepenuhnya mengikuti logika perdagangan murni sehingga harga bisa lebih fleksibel, termasuk melalui mekanisme barter komoditas.
Khudori juga mengingatkan Indonesia pernah menghadapi situasi serupa di masa lalu, ketika surplus beras memaksa pemerintah mengekspor stok yang menumpuk. Setelah Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984, stok beras sempat menumpuk hingga 3,3 juta ton pada akhir September tahun yang sama.
Untuk mengurangi penumpukan, pemerintah saat itu menyetujui ekspor beras. Namun harga beras dunia sedang turun tajam sehingga keuntungan yang diharapkan tidak tercapai. Pengalaman tersebut, menurut Khudori, menunjukkan bahwa ekspor beras bukan kebijakan yang sederhana dan membutuhkan strategi matang.
“Ketika kelebihan stok atau surplus cukup besar, ekspor memang bisa menjadi langkah strategis. Tetapi ekspor perlu perencanaan matang dengan tenggat waktu terukur agar beras Indonesia benar-benar siap berkompetisi di pasar dunia,” kata dia.
Sebelumnya, Bulog resmi melepas ekspor beras ke Arab Saudi sebanyak 2.280 ton, yang digunakan khusus untuk kebutuhan sekitar 215.00 jemaah haji asal Indonesia. Beras yang dikirim menggunakan merek Be Food, sesuai spesifikasi yang diminta pemerintah Arab Saudi. Adapun harga untuk jamaah haji ditetapkan Rp16.000/ kg lantaran mendapat subsidi pemerintah.
(ain)
