Bagaimana perang terhadap narkoba dimulai?
Saat menjabat presiden, Rodrigo Duterte kerap dijuluki sebagai Donald Trump-nya Asia karena gaya kepemimpinannya yang radikal dan pidato-pidatonya yang berapi-api. Sebelum menduduki jabatan tertinggi di negara itu, ia menarik perhatian nasional sebagai wali kota Davao di selatan Filipina, di mana ia menjadikan keamanan publik dan penindakan terhadap narkoba ilegal sebagai fokus utama masa jabatannya. Ia dituduh melakukan pembunuhan vigilante menggunakan “death squad” selama menjabat wali kota — tuduhan yang ia sebut sebagai rekayasa.
Sebagai kandidat dalam pemilihan presiden 2016, ia berkampanye dengan prioritas yang sama, menggambarkan penggunaan narkotika sebagai epidemi nasional dan berjanji memberantas narkoba ilegal dalam enam bulan setelah terpilih. Ia menuduh para pengkritiknya lebih menghargai nyawa penjahat dibanding kepentingan masyarakat luas.
Kampanyenya menargetkan bandar narkoba, pengedar, pengguna — siapa pun yang terhubung dengan perdagangan ilegal tersebut. Duterte saat itu mengatakan ada hingga 4 juta pecandu narkoba di negara Asia Tenggara berpenduduk sekitar 100 juta orang tersebut. Pemerintah melalui Dangerous Drugs Board mencatat jumlahnya 1,8 juta. Metamfetamin kristal, yang dikenal secara lokal sebagai sabu, saat itu menjadi masalah utama, sebagian besar berasal dari China.
Bagaimana perang narkoba itu berlangsung?
Duterte berulang kali mengatakan kepada polisi selama masa jabatannya bahwa mereka boleh “menembak mati” penjahat yang melawan saat penangkapan. Instruksi ini memicu ribuan pembunuhan di luar proses hukum oleh polisi terhadap tersangka narkoba yang sebagian besar berasal dari kalangan miskin, menurut Amnesty International.
Lebih dari 6.000 orang tewas dalam kekerasan selama masa jabatannya sebagai presiden dari 2016 hingga 2022, menurut badan penegakan narkoba Filipina. Human Rights Watch dan media lokal memperkirakan jumlahnya lebih dari 12.000 orang. Lebih dari 340.000 orang ditangkap.
Kemarahan publik muncul pada 2017 setelah pembunuhan seorang pelajar berusia 17 tahun. Rekaman CCTV menunjukkan gambar yang tampak seperti polisi menyeretnya beberapa menit sebelum ia ditembak mati.
Sepanjang itu semua, Duterte tetap membela tindakannya dengan mengatakan bahwa ia melakukannya demi negaranya. Pemerintahnya menyebut angka kematian yang dirilis kelompok hak asasi manusia internasional sebagai berlebihan, dan bahwa tindakan polisi dilakukan sesuai prosedur serta merupakan bentuk pembelaan diri. Pemerintahannya juga menyatakan kematian warga sipil tak bersalah, termasuk anak-anak, sebagai “kerusakan sampingan” yang tak terhindarkan.
Menurut data pemerintah, narkoba dan peralatan senilai 89 miliar peso (US$1,5 miliar) disita dalam operasi polisi, dan lebih dari 25.000 desa dinyatakan bersih dari narkotika ilegal.
Bagaimana Duterte berakhir di ICC?
ICC membuka penyelidikan awal terhadap perang narkoba Duterte pada 2018, setelah adanya pengaduan dari seorang pengacara dan anggota parlemen yang menuduhnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembunuhan massal. Tak lama kemudian, Duterte memulai proses penarikan Filipina dari perjanjian pembentukan ICC, yang selesai pada 2019. Namun, pengadilan internasional tersebut tetap memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang dilakukan sebelum penarikan itu, dan keluarga korban perang narkoba mendesak agar penyelidikan dilanjutkan.
Bahkan sebelum penyelidikan awal ICC, Duterte membantah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mengatakan bahwa “penjahat tidak memiliki kemanusiaan” — meski pada tahun yang sama ia mengakui kemungkinan adanya pelanggaran oleh polisi.
Duterte sempat mengancam akan menangkap salah satu jaksa ICC yang menyelidiki perang narkoba tersebut. Penyelidikan dihentikan pada akhir 2021 atas permintaan pemerintah Duterte, yang menyatakan otoritas lokal sudah menyelidiki dugaan pembunuhan di luar proses hukum. Namun, penyelidikan dibuka kembali pada 2023 karena ICC tidak puas dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah Filipina.
Saat itu, Ferdinand Marcos Jr. telah menggantikan Duterte sebagai presiden setelah memenangkan pemilu 2022. Putri Duterte, Sara, menjadi calon wakil presiden mendampingi Marcos. Awalnya Marcos menolak bekerja sama dengan ICC, tetapi pemerintahannya mengubah sikap pada akhir 2024 di tengah meningkatnya ketegangan dengan keluarga Duterte.
Pada Maret 2025, pemerintahan Marcos menangkap dan mendeportasi Duterte untuk menghadapi ICC di Den Haag. Dalam surat perintah penangkapannya, pengadilan menyatakan menemukan “alasan yang masuk akal” bahwa Duterte melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang narkobanya saat menjadi wali kota Davao dan presiden Filipina.
“Ia memiliki kewenangan untuk menunjuk pejabat penegak hukum kunci dan membentuk jaringan nasional, yang membunuh mereka yang diidentifikasi sebagai tersangka penjahat serta melindungi pelaku agar tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka,” demikian bunyi surat perintah tersebut.
Apa yang terjadi selanjutnya?
Duterte kini ditahan di pusat detensi di Den Haag selama proses prapersidangan, di mana hakim ICC mendengarkan argumen dari jaksa dan pembela, lalu mempertimbangkan apakah terdapat cukup dasar untuk melanjutkan ke persidangan. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 60 hari.
Jika persidangan berlanjut, jaksa harus membuktikan di hadapan tiga hakim International Criminal Court bahwa Rodrigo Duterte bersalah atas dakwaan tersebut tanpa keraguan yang wajar (beyond reasonable doubt). Para hakim dapat menjatuhkan hukuman hingga 30 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup dalam kasus luar biasa, serta dapat memerintahkan pemberian reparasi bagi para korban. Putusan tersebut dapat diajukan banding oleh pihak pembela.
(bbn)
