"Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden [Prabowo Subianto] masih di luar negeri," ujar Dasco kepada awak media, Senin (23/2/2026).
Dasco mengatakan Kepala Negara tentunya juga akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri untuk mendukung pengadaan mobil pikap tersebut. Maka, DPR meminta realisasi impor tersebut ditunda hingga Kepala Negara melakukan pembahasan mengenai hal tersebut.
Sebelumnya, CEO Divisi Otomotif Mahindra & Mahindra Ltd, Nalinikanth Gollagunta mengatakan menantikan kerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pengadaan 105.000 unit mobil pikap. Adapun, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit.
"Kami menantikan kerja sama ini untuk mendukung Koprasi Indonesia melalui kemitraan kami dengan Agrinas Pangan Nusantara," ujar CEO Divisi Otomotif Mahindra & Mahindra Ltd, Nalinikanth Gollagunta dalam siaran resminya, dikutip Jumat (20/2/2026).
Menanggapi hal tersebut, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta Prabowo untuk membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun dari India. Impor mobil dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) dinilai berpotensi mematikan industri otomotif dalam negeri serta tidak memberikan efek pengganda bagi perekonomian nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menyatakan industri otomotif nasional memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan kendaraan pikap bagi KDKMP tanpa harus mengandalkan impor.
"Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Saleh dalam keterangan tertulis, Minggu (22/02/2026).
(dov/frg)
