Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Kepolisian Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghentikan penyelundupan. Dia menilai masih banyak kekayaan negara yang hilang melalui praktik penyelundupan. 

Menurut presiden, tiga lembaga negara yaitu TNI, Polri, dan Kementerian Keuangan punya satuan yang memang berfokus pada pencegahan dan penindakan terhadap praktik penyelundupan. Presiden menilai, kinerja lembaga-lembaga tersebut masih perlu ditingkatkan.

"Pekerjaan kita masih berat, perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya adalah untuk menghentikan penyelundupan," ujar Prabowo di Kejaksaan Agung, Jumat (10/04/2026). 

Menurut dia, pemerintah bisa menerima penerimaan yang lebih tinggi jika praktik penyelundupan berhasil dihentikan. Selain itu, proses hukum terhadap para pelaku penyelundupan bisa mengembalikan kerugian negara yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Dia pun merujuk pada penegakan hukum yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menyita kembali lahan yang digunakan untuk kebun sawit dan tambang ilegal. Selain itu, Satgas juga telah memulihkan kerugian negara dengan memaksa para pelaku membayar denda administrasi.