”Kami ikutin, manut saja. Apapun pun keputusannya. Kami yang penting berkerja saja untuk negeri dan masyarakat,” katanya kepada Bloomberg Technoz, Senin (23/2/2026).
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor sebanyak 105.000 unit mobil pikap yang berasal dari pabrikan India untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia.
Secara terperinci, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit.
"Kami menantikan kerja sama ini untuk mendukung Koprasi Indonesia melalui kemitraan kami dengan Agrinas Pangan Nusantara," ujar CEO Divisi Otomotif Mahindra & Mahindra Ltd, Nalinikanth Gollagunta dalam siaran resminya, dikutip Jumat (20/2/2026).
Sementara itu, Direktur PT Tata Motors Distribusi Indonesia Asif Shamim mengatakan, kendaraan tersebut akan mendukung upaya pembangunan nasional yang lebih luas dengan memperkuat konektivitas perdesaan, mata pencaharian, dan ketahanan ekonomi.
"Pesanan ini mencerminkan penerimaan yang berkelanjutan terhadap kendaraan niaga India di pasar internasional serta kepercayaan pelanggan terhadap kemampuannya untuk beroperasi secara andal," ujarnya, dalam siaran resmi terpisah.
Merespons hal tersebut, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai langkah impor BUMN pangan menyoroti nasib industri otomotif dalam negeri.
Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika mengatakan, padahal, anggota Gaikindo dinilai mampu memenuhi kebutuhan kendaraan yang diperlukan Kopdes tersebut.
"Sebenarnya anggota GAIKINDO dan juga industri-industri pendukungnya mempunyai kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ujar Pulu dalam keterangannya.
Putu mengatakan, apabila Gaikindo jika diberikan kesempatan serta waktu yang memadai, anggota Gaikindo dan Gabungan Industri Alat-Alat Mobil & Motor (GIAMM) sebagai bagian dari ekosistem industri otomotif nasional diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan kendaraan komersial tersebut.
Hal ini juga dinilai sekaligus dapat mengoptimalkan kapasitas produksi dalam negeri yang saat ini belum termanfaatkan secara penuh, serta menekan potensi pengurangan tenaga kerja yang dinilai cukup tinggi akibat pelemahan permintaan pasar domestik dalam beberapa tahun terakhir.
"Namun memang diperlukan waktu yang memadai agar jumlah dan kriterianya dapat dipenuhi,” tutur dia.
(ell)
