Pramono Mau Kerek Tarif Transjakarta ke Rp5.000
Andrean Kristianto
29 October 2025 17:59
Bus Transjakarta berhenti di halte Mayestik, Jakarta, Rabu (29/10/2025). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merencanakan kenaikan tarif Transjakarta. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan kenaikan tarif Transjakarta mulai dari Rp5000 hingga Rp7000 (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Kenaikan tersebut dikarenakan Pemprov DKI tidak bisa lagi untuk terus menanggung subsidi untuk seluruh pengguna. (Bloomberg Technoz/Andrean)
Pramono mengklaim saat ini subsidi per tiket Transjakarta sudah mencapai lebih dari Rp9.000. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Namun Pramono memastikan, 15 golongan warga Jakarta tetap diberikan subsidi gratis. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Saat ini tarif bus Transjakarta sebesar Rp3.500 sudah berlaku sejak tahun 2005 atau 20 tahun lalu. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merencanakan kenaikan tarif Transjakarta. Tarif Transjakarta naik berdasarkan pertimbangan bahwa Pemprov DKI tidak bisa lagi untuk terus menanggung subsidi untuk seluruh pengguna.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa rentang tarif baru Transjakarta yang diusulkan berada di kisaran Rp5.000–Rp7.000. Kisaran ini menurut Pramono didasari oleh masukan masyarakat.
Baca Juga
Pramono mengklaim saat ini subsidi per tiket Transjakarta sudah mencapai lebih dari Rp9.000. Belum ada kepastian berapa subsidi yang akan ditarik. Pemprov sedang mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian tarif.
“Saat ini, subsidi per tiket cukup besar, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat mengalami pemotongan. Karena itu, kami sedang menyiapkan penyesuaian tarif agar tetap rasional, tanpa membebani masyarakat kecil. Untuk 15 golongan masyarakat yang sudah mendapat subsidi, tetap akan kami lindungi dan gratiskan,” sebutnya, Rabu (29/10/2025).
Selain itu, Pemprov DKI bersama pemerintah daerah di kawasan aglomerasi akan mengembangkan sistem park and ride atau kawasan parkir terpadu. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat memarkirkan kendaraan pribadinya di area tertentu sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi publik seperti MRT, LRT, TransJakarta, atau TransJabodetabek.
(dre)
