Untuk bijih nikel, Kementerian ESDM baru saja mengumumkan telah menerbitkan RKAB 2026 dengan kuota produksi nasional sebanyak 260—270 juta ton, anjlok dari rencana produksi tahun lalu sejumlah 379 juta ton.
Aksi China
Sari mengatakan pembatasan kuota batu bara yang terlalu ketat justru berpotensi menciptakan kekosongan pasokan di pasar ekspor yang bisa dimanfaatkan oleh negara lain, seperti China.
Negeri Panda diketahui memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi domestiknya yang mencapai rata-rata 8 miliar ton per tahun, jauh di atas Indonesia yang rerata per tahunnya hanya 700-an juta ton.
“Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi rencana produksi batu bara Indonesia ke depan,” terang Sari.
Di sisi lain, pemangkasan kuota nikel berpotensi berdampak terhadap kepastian pasokan bahan baku bagi industri hilir—khususnya smelter — di dalam negeri dan rencana jangka panjang investasi perusahaan yang telah disusun berdasarkan persetujuan RKAB sebelumnya.
“Kami memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pembatasan produksi perlu dilaksanakan melalui proses yang inklusif dengan melibatkan masukan dari para pelaku industri, terutama perusahaan yang terdampak secara langsung,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut Sari, IMA mengharapkan pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan penetapan kuota produksi batu bara dan nikel periode 2026, menyusul keputusan pemerintah menurunkan target produksi nasional untuk kedua komoditas tersebut.
Asosiasi juga mengharapkan adanya ruang dialog yang konstruktif agar kebijakan kuota produksi batu bara dan nikel 2026 tetap selaras dengan tujuan nasional, tanpa mengabaikan keberlangsungan industri, kepastian usaha, dan daya saing Indonesia di pasar global.
Ditjen Minerba Kementerian ESDM mengumumkan telah menerbitkan RKAB nikel periode 2026 pada Selasa (10/2/2026).
Menurut Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno, kuota produksi bijih nikel yang disetujui berada di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton.
Kuota itu merosot lebar jika dibandingkan dengan target produksi pada RKAB tahun sebelumnya sebesar 379 juta ton.
“[RKAB] nikel sudah kita umumkan hari ini, [target produksinya] 260—270 juta ton, in between range-nya itu,” kata Tri saat ditemui di Gedung Ditjen Minerba, Selasa (10/2/2026) petang.
Kuota RKAB nikel itu sejalan dengan kisi-kisi yang sebelumnya dibocorkan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).
Sebelumnya, Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menjelaskan rencana produksi bijih nikel bakal ditetapkan di sekitar 250 juta ton untuk menopang harga di pasar.
“Rencana pemerintah gitu [produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 sebanyak] 250 juta ton. Rencana ya. Namun, kan saya enggak tahu realisasinya,” kata Meidy ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).
“Biar harga naik dong. Kalau produksi terlalu over kan harga pasti turun ya,” tegas Meidy.
(wdh)
