"Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah dikucurkan?," tulis dia melalui akun resmi instagramnya @swtrenggono.
Respons Purbaya Dikritik
Saat dimintai tanggapan mengenai respons Menteri Trenggono, Purbaya menyebut dirinya sekadar bertanya ke kalangan pengusaha.
"Oh saya enggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek kan ke galangan, ada enggak yang di-order, ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya enggak tahu," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (11/2/2026).
Purbaya menyatakan telah membaca langsung respons dari rekan sekabinetnya itu. Dia mengakui bahwa dana pemesanan kapal itu bisa jadi dari pinjaman luar negeri alias bukan dari pos anggaran APBN.
"Ya sudah enggak apa-apa. Yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Sebagian katanya uangnya katanya pinjaman, tetapi pinjaman juga nanti kan lewat kami [Kementerian Keuangan] juga kan, tetap aja," tutur dia.
Purbaya pun berpesan agar ke depannya anggaran yang telah dialokasikan, termasuk untuk pembuatan kapal, bisa segera digunakan.
Anggaran Belum Dikucurkan
Dalam perkembangan terbaru, Purbaya mengungkapkan anggaran pengadaan kapal belum dikucurkan hingga saat ini.
“Memang belum, belum [dikucurin],” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, hari ini.
Bagaimanapun, Purbaya menegaskan ketika KKP memiliki program pengadaan ribuan kapal seharusnya KKP telah memiliki rencana pengadaan dalam jangka panjang. Hingga kini, dia mengeklaim tidak ada pergerakan mengenai program pengadaan kapal tersebut.
“Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja,” jelas Purbaya.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, saat ini Indonesia memiliki sekitar 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi. Galangan kapal tersebut menyerap puluhan ribu tenaga kerja serta fasilitas produksi yang mampu membangun berbagai jenis kapal hingga kapasitas besar.
Menperin Agus Gumiwang menyampaikan bahwa program prioritas pembangunan 975 unit kapal menjadi peluang nyata bagi industri galangan kapal dalam negeri, mengingat kapasitas produksi nasional mencapai sekitar 1.242 unit kapal per tahun.
Di sisi lain, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tahun 2025 tercatat sebesar 19,07% atau setara Rp4.541,52 triliun.
(lav)
