Dia menjelaskan sejumlah kebijakan pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Danantara, hingga Sekolah Rakyat tercantum di dalam APBN dan seharusnya dapat diprediksi.
Maka itu, Anggito menekankan seluruh pemangku kepentingan perlu evaluasi, khususnya persoalan komunikasi dalam menjelaskan sejumlah kebijakan Indonesia, seperti dividen Danantara yang kini tak lagi masuk ke pemerintah.
“Tapi ya sudah kejadian, nanti enggak boleh terjadi lagi karena ini salah komunikasi menjelaskan. Ini saya rada sedih juga kok yang disampaikan, harusnya itu bisa dijelaskan,” tutur dia.
“Kemarin ketemu [KSSK] di Mahkamah Agung bilang ayo beresin sekarang Fitch sama S&P, Fitch Maret ya, April itu S&P. Itu mesti tongkrongin tuh jelasin satu-satu kebijakan supaya tidak ada lagi miskomunikasi.”
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menilai pemangku kepentingan perlu segera melakukan rekonsiliasi serta mencari solusi yang tepat dan cepat agar persepsi antara investor global dan pelaku pasar modal domestik bisa jalan seirama.
“Artinya memang, kadang-kadang mungkin distance thinking (ada kesenjangan dalam berpikir) antara kita dengan rating agency itu merupakan persoalan-persoalan yang harus justru direkonsiliasi. Harus segera ditemukan jawaban-jawabannya itu secara lebih tepat,” ucap Dian.
Sebelumnya, Moody’s menurunkan outlook pasar utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Moody’s tetap mempertahankan peringkat Baa2 untuk utang jangka panjang Indonesia dalam mata uang lokal dan asing, masih tergolong layak investasi.
Namun outlook membawa dampak terhadap aset keuangan Tanah Air, karena menyangkut kredibilitas dan kepercayaan publik, dan pada akhirnya akan memengaruhi arus modal yang keluar dan masuk ke pasar keuangan domestik.
Sementara itu, S&P Global Ratings menyatakan outlook Indonesia masih relatif stabil, meski risiko fiskal dapat menjadi pertimbangan lanjutan bagi S&P ke depan.
(lav)
