Dalam konferensi pers pada Senin, Takaichi mengatakan Jepang terus berkomunikasi dengan China di “berbagai tingkat” dan akan merespons “secara tenang dan tepat dari sudut pandang kepentingan nasional Jepang.”
Namun, para pejabat China belum menunjukkan tanda-tanda akan melunak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan dalam pengarahan rutin pada Senin bahwa kebijakan China terhadap Jepang “tidak akan berubah hanya karena satu pemilu.” Ia kembali menyerukan agar Takaichi mencabut pernyataannya, seraya menambahkan, “Tekad rakyat China untuk mempertahankan kepentingan inti negara tidak tergoyahkan.”
Pesan dari para analis China pun senada, Takaichi dinilai seharusnya memanfaatkan kemenangan besarnya untuk mengulurkan tangan perdamaian ke Beijing, bukan sebaliknya.
“Tren umum menunjukkan negara-negara Barat utama, termasuk sekutu NATO, tengah berupaya memperbaiki hubungan dengan Beijing,” kata Henry Wang Huiyao, pendiri lembaga riset Center for China and Globalization yang berbasis di Beijing. “Seorang politisi yang bijak tahu kapan harus mengikuti arus.”
Faktor Trump dan Isu Kuil Yasukuni
Keretakan ini terjadi di momen yang krusial bagi Donald Trump. Ia tengah berupaya menjaga gencatan senjata perdagangan yang rapuh dengan Beijing sembari mempertahankan dukungan untuk Tokyo. Bulan depan, Takaichi dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih, hanya beberapa minggu sebelum Trump melakukan kunjungan presiden AS pertama ke China dalam hampir satu dekade.
Trump sendiri memuji agenda "Perdamaian Melalui Kekuatan" milik Takaichi melalui unggahan di Truth Social. Menteri Keuangan AS Scott Bessent turut memberikan dukungan di platform X dengan menulis, "Saat Jepang kuat, AS kuat di Asia."
Di sisi lain, Takaichi telah menunjukkan sikap yang lebih berani. Dalam sebuah wawancara televisi, ia mengisyaratkan sedang mempersiapkan kunjungan ke Kuil Yasukuni di Tokyo—tempat yang dianggap China sebagai simbol kekejaman perang Jepang di masa lalu. Selain itu, dengan mayoritas dua pertiga kursi di parlemen, Takaichi kini memiliki kemampuan untuk memicu perubahan konstitusi pasifis Jepang, sebuah langkah yang sudah lama ia perjuangkan.
China secara konsisten memperingatkan Jepang agar tidak merangkul “militerisme” sejak Takaichi kembali menjabat. Sejumlah blogger China yang berpengaruh pada Senin mengisyaratkan kekhawatiran atas Takaichi yang kian percaya diri.
“Yang akan kita hadapi adalah Jepang yang lebih berbahaya,” tulis Niutanqin, editor senior kantor berita resmi Xinhua, dalam komentar di blognya di platform media sosial WeChat. Ia menyinggung kemungkinan pemerintah Takaichi merevisi konstitusi Jepang, meningkatkan belanja militer, mengejar senjata ofensif, bahkan mengubah sikap non-nuklir yang telah lama dianut.
“Jepang akan menjadi lebih provokatif dalam isu Taiwan,” tulisnya, merujuk pada pulau yang mengatur diri sendiri dan dianggap China sebagai wilayahnya.
Meski demikian, besarnya kemenangan Takaichi berpotensi meredakan ketegangan dalam jangka panjang jika melihat pengalaman masa lalu. Setelah pemimpin Jepang saat itu, Shinzo Abe, kembali berkuasa pada 2012 dengan kemenangan telak dan kembali menang pada 2014, hubungan dengan Beijing mulai mencair setelah sebelumnya memanas akibat sengketa wilayah.
Namun, pendekatan itu berlangsung perlahan. Xi dan Abe baru bertemu pada akhir 2014 di Beijing, di sela-sela KTT APEC. Butuh waktu bertahun-tahun hingga investasi Jepang ke China maupun arus wisatawan China ke Jepang pulih, menunjukkan bahwa setiap pelunakan hubungan dengan Takaichi pun kemungkinan menjadi proses panjang.
Penyelenggaraan KTT APEC oleh China pada November mendatang di Shenzhen bisa menjadi forum serupa bagi Xi dan Takaichi untuk membahas perbedaan mereka.
Garis Merah
Namun, sengketa Jepang-China sebelumnya tidak secara langsung menyentuh isu kedaulatan Taiwan, yang dapat membuat Beijing lebih enggan melonggarkan kampanye tekanannya. China semakin tidak toleran terhadap apa yang dianggap sebagai pelanggaran atas garis merah utamanya, karena khawatir hal itu akan menyemangati “separatis” di Taiwan.
China menurunkan hubungan diplomatik dengan Lituania pada 2021 setelah negara Baltik tersebut mengizinkan Taiwan membuka kantor perwakilan de facto dengan menggunakan nama “Taiwan”, alih-alih Taipei seperti lazimnya di negara lain. Dalam percakapan telepon dengan Trump pekan lalu, Xi mendesak pemimpin AS itu agar “menangani isu penjualan senjata ke Taiwan secara hati-hati,” dengan bahasa yang tergolong sangat spesifik.
Arah hubungan antara dua ekonomi terbesar di Asia itu akan bergantung pada sejumlah faktor, menurut Jeremy Chan, analis senior di Eurasia Group dan mantan diplomat AS di China dan Jepang.
“China akan menunggu dan melihat siapa saja yang ia tunjuk dalam kabinetnya, bagaimana hasil kunjungan kenegaraannya ke Washington, serta apakah ia melangkah lebih jauh dalam janji memperkuat pertahanan Jepang terhadap China,” ujarnya.
(bbn)
