Purbaya menegaskan, pembaruan data seharusnya dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan keguncangan sosial. Ia menyarankan agar penyesuaian dilakukan dengan mekanisme perataan atau smoothing dalam rentang waktu tertentu.
Ia menekankan, pemutakhiran data PBI JKN tetap penting untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun, proses tersebut harus dibarengi manajemen yang baik dan sosialisasi yang memadai agar masyarakat tidak dirugikan secara mendadak.
Oleh karenanya ia berharap ke depan pembenahan data BPJS Kesehatan dilakukan lebih terukur, sehingga tujuan perbaikan tata kelola tidak justru memicu keresahan publik.
Siapkan Rp15 Miliar untuk Reaktivasi
Sehinggga sejalan dengan apa yang disampaikannya tersebut, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk mendukung reaktivasi otomatis 11 juta peserta PBI JKN BPJS yang sebelumnya dinonaktifkan.
"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya. Itu ada satu anggaran yang masih dibintangi, dia tinggal perbaiki atau datang ke saya. Mungkin minggu ini juga cair. Jadi tidak ada masalah. Tidak terlalu besar," kata Purbaya.
Adapun saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp56,7 triliun untuk membiayai iuran JKN bagi 96,8 juta peserta PBI.
(ain)
