Ekspektasi kenaikan harga tersebut juga menjadi alasan pemerintah meyakini target PNBP sektor minerba tahun ini bakal tercapai, sebab kenaikan harga tersebut dipandang dapat mensubstitusi penurunan produksi yang terjadi.
“Untuk mendapatkan penerimaan negara sebesar itu dengan produksi di-cut [menjadi sekitar] 600 juta ton, dengan asumsi ceteris-paribus, maka yang mendominasi produksi nasional adalah CV4200GAR/ICI4, oleh karena itu dengan perkalian komutatif biasa maka minimal harga adalah US$70 sedangkan harga hari ini masih di US$47,” kata Kristiono ketika dihubungi, Senin (9/2/2026).
Dia menjelaskan sekitar 43% atau sekitar 238 juta ton batu bara Indonesia dijual ke China, dari total ekspor sebesar 518 juta ton per tahun.
Akan tetapi, besaran itu masih relatif kecil dibandingkan dengan kapasitas industri batu bara China yang mampu memproduksi sekitar 4,7 miliar ton dengan kebutuhan sebesar 5,2 miliar ton.
Dengan begitu, Indonesia hanya mencakup sekitar 5% dari total kebutuhan energi China dan negara tersebut berpotensi mencari sumber lain untuk menggantikan turunnya ekspor dari Indonesia.
“Pengurangan produksi batu bara tidak akan mengatrol harga karena China either meningkatkan produksi atau mencari substitusi,” tegas dia.
Berdasarkan data Argus Media, harga batu bara Indonesia kalori rendah atau 4.200 GAR untuk untuk pengapalan pengapalan Supramax, yang mencerminkan harga batu bara di titik muat di Kalimantan sebelum biaya pengapalan, tercatat US$47,17/ton pada 30 Januari 2026, naik dari US$44,91/ton di awal tahun ini.
Akan tetapi, Argus Media mencatat rata-rata harga batu bara Indonesia kalori rendah pada Juli—Desember 2025 berada di level US$43,55/ton, atau turun 7% dibandingkan dengan periode Januari—Juni 2025.
Sekadar informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja ekspor batu bara secara volume terkoreksi 3,66% ke level 390,93 juta ton sepanjang Januari—Desember 2025, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 405,76 juta ton.
Sementara itu, berdasarkan nilainya, kinerja ekspor batu bara sepanjang 2025 minus 19,7% ke level US$24,48 miliar atau sekitar Rp411,14 triliun (asumsi kurs Rp16.795 per dolar AS).
Torehan kinerja ekspor komoditas energi fosil itu terpaut lebar dari capaian sepanjang periode yang sama tahun sebelumnya di level US$30,49 miliar atau sekitar Rp512,07 triliun.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan koreksi nilai ekspor batu bara itu ikut dibarengi dengan susutnya pengiriman batu bara secara volume sepanjang tahun lalu.
“Nilai ekspor batu bara ini turun 19,70% secara kumulatif,” kata Ateng saat konferensi pers secara daring, Senin (2/2/2026).
Adapun, Kementerian ESDM mencatat realisasi produksi batu bara nasional sepanjang 2025 mencapai 790 juta ton. Besaran itu, anjlok 5,5% dari capaian sepanjang 2024 sebesar 836 juta ton.
Kendati demikian, produksi batu bara sepanjang 2025 lebih tinggi dari target yang dipatok tahun ini sebesar 739,6 juta ton.
Kementerian ESDM mencatat sebagian besar produksi itu disalurkan untuk pasar ekspor, sekitar 514 juta ton atau 65,1% dari total produksi. Realisasi penyaluran batu bara untuk pasar domestik mencapai 254 juta ton atau 32%.
Adapun, stok batu bara yang dicadangkan sampai akhir 2025 sebesar 22 juta ton atau 2,8% dari keseluruhan produksi tambang.
Sekadar catatan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan target produksi batu bara dalam RKAB 2026 akan dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton, lebih rendah dari target tahun lalu sebanyak 735 juta ton.
Bahlil berharap pemangkasan produksi yang akan dilakukan Indonesia dapat mengerek harga batu bara ke depannya.
Terpisah, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno bakal melakukan sejumlah langkah agar target PNBP 2026 sebesar Rp134 triliun tercapai ketika produksi minerba dipangkas.
Tri mengatakan langkah itu meliputi optimalisasi penerimaan lewat secara konvensional, termasuk pemeriksaan rutin pelaporan di sistem e-PNBP Minerba).
Selain itu, kata dia, Kementerian ESDM berencana untuk membuat sejumlah kebijakan baru ke depan. Namun, Tri tak menjelaskan lebih lanjut ihwal bentuk dari kebijakan tersebut.
(azr/wdh)
