Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan sejumlah langkah perbaikan skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) 

Hal ini sekaligus menjawab perihal ramai penonaktifan sejumlah peserta jaminan tersebut yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.

Pertama, perbaikan data. Purbaya menegaskan, pemutakhiran data PBI JKN pada prinsipnya bertujuan melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu, sehingga perlu dilakukan secara hati-hati tanpa menimbulkan kegaduhan di publik.

Ia mengusulkan agar penonaktifan peserta PBI JKN tidak langsung berlaku, melainkan diberi masa transisi selama 2–3 bulan yang disertai sosialisasi kepada masyarakat. Dengan mekanisme tersebut, peserta yang dikeluarkan dari daftar PBI masih memiliki waktu untuk menyesuaikan diri, termasuk mencari alternatif pembiayaan kesehatan.

"Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan," kata Purbaya dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2026).