“Kami mendorong Bulog di daerah-daerah untuk mengoptimalkan penjualan beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah dan kanal lainnya. Tim Satgas Saber Pelanggaran Pangan Bapanas yang sedang turun ke daerah juga kami minta untuk bantu percepatan SPHP beras,” tambahnya.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi penjualan beras SPHP tercatat mencapai 902,7 ribu ton atau 60,18% dari target tahunan. Angka tersebut merupakan bagian dari perpanjangan program SPHP beras tahun 2025.
Pemerintah meminta Perum Bulog dapat menggenjot penyaluran beras SPHP ke masyarakat, terutama menjelang Ramadan pada pertengahan Februari.
Dalam warkat Bapanas, Perum Bulog diminta untuk memaksimalkan penjualan tonase melalui berbagai kanal yang telah ditetapkan. Penyaluran beras SPHP dapat dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan pemerintah daerah dan BUMN, koperasi pemerintah daerah, Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kota, serta swalayan atau ritel modern.
Di sisi lain, program SPHP beras tahun 2026 telah memperoleh persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan pada akhir Januari 2026. Namun demikian, masih diperlukan proses administrasi pemindahan ABT ke dalam anggaran Bapanas. Walhasil pelaksanaan SPHP beras tahun ini diperkirakan baru dapat dimulai pada Maret mendatang.
Adapun nilai ABT SPHP beras 2026 yang telah disetujui sebesar Rp4,97 triliun, yang ekuivalen dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras SPHP kepada masyarakat. Dengan dukungan tersebut, Bapanas bersama Perum Bulog dapat menjaga kontinuitas pelaksanaan program SPHP beras tanpa jeda.
Senada, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan Bulog berkomitmen dalam mengoptimalkan penugasan SPHP beras yang diemban guna menjaga kesinambungan pasokan di pasar.
“Terkait upaya stabilisasi harga ditingkat konsumen, kami laporkan per 31 Januari 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 902.748 ton atau setara dengan 60,18% dari target tahunan,” papar Rizal dalam rapat bersama DPR RI.
“Dapat kami sampaikan bahwa penyaluran di bulan Januari ini merupakan kelanjutan dari pemenuhan target 2025 sembari menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional di tahun 2026. Ini untuk menjaga kesinambungan pasokan di pasar-pasar tradisional maupun retail modern melalui 37.040 mitra distribusi kami,” tambah Rizal.
Lebih lanjut, program SPHP beras turut berkontribusi signifikan terhadap stabilitas inflasi, khususnya inflasi beras. Pada Januari 2026, inflasi beras tercatat sebesar 0,16%, menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir menjelang momen Ramadan.
Sebagai perbandingan, inflasi beras pada Februari 2022 yang merupakan sebulan sebelum Ramadan tercatat sebesar 2,63%. Angka tersebut meningkat pada Februari 2024 menjadi 5,32%, sementara pada Februari 2025 berada di level relatif rendah sebesar 0,26%.
(ain)
