Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bencana di ketiga provinsi tersebut telah merusak infrastruktur penghubung krusial, seperti jalan dan jembatan. Akibatnya, pasokan barang kebutuhan ke wilayah-wilayah tersebut menjadi tersendat dan mendorong lonjakan harga.
Kondisi tersebut tercermin dalam data BPS yang menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebut mengalami inflasi cukup tinggi pada Desember 2025, atau sekitar sebulan setelah bencana. Pada periode itu, Aceh mencatat inflasi 3,6 persen, Sumatra Utara 1,66 persen, dan Sumatra Barat 1,48 persen.
Namun, pada saat yang sama, pemerintah mulai mempercepat pemulihan infrastruktur, antara lain melalui pembangunan jembatan armco dan bailey, serta perbaikan ruas-ruas jalan nasional. Seiring membaiknya konektivitas, distribusi logistik pun kembali berjalan normal dan tekanan inflasi perlahan meredup.
“Dengan kata lain, pemerintah saat itu melakukan aktivitas pembenahan supply dan membantu masyarakat terdampak. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan ‘pemerintah ke mana saja?’ Nah, itu justru buktinya adalah inflasi yang turun,” imbuh dia.
Selain perbaikan infrastruktur, Fithra juga menilai penyaluran bantuan pemerintah turut berkontribusi terhadap deflasi di wilayah terdampak.
“Bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok, yang masuk kategori volatile food, membuat masyarakat tidak perlu membeli di pasar. Ketika permintaan turun, harga pun relatif lebih terkendali,” tutupnya.
(red)
