Airlangga menuturkan untuk penataan dan penguatan pasar moda Indonesia, Prabowo memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar antara lain dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa.
“Dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% sesuai dengan standar global. Hal ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, likuid, dan berintegritas,” terang Airlangga.
Penegakan Hukum di Pasar Modal RI
Langkah berikutnya, peningkatan transparansi juga pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik akhir yang secara transparan, dan kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham. Evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern internasional.
“Terkait dengan penertiban praktik spekulatif yang merusak pasar, Pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia,” jelas Airlangga.
Airlangga menuturkan penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing ataupun foreign direct investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Poin lainnya dengan penegakan aturan dan sanksi hukum. Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK, Undang-Undang Jasa Keuangan yang berlaku. Pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan.
“Selanjutnya, stabilitas dan keberlanjutan. Bapak Presiden [Prabowo] telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi,” kata Airlangga.
“Kemudian tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal. Pejabat pelaksana tugas atau PJS itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices.”
IHSG longsor hingga 8% karena sentimen Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan kebijakan indeks khusus bagi saham-saham Indonesia lantaran masih ada persoalan serius terhadap transparansi kepemilikan saham dan mekanisme penilaian free float yang belum memadai.
MSCI juga menilai data kepemilikan saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) belum cukup bisa diandalkan dan peningkatan data dari BEI belum mengatasi masalah fundamental terkait investability dan pembentukan harga yang wajar.
(roy)
