Shutdown ini lebih terbatas karena sebagian besar pemerintah sudah sepenuhnya didanai hingga akhir tahun fiskal federal pada 30 September.
Di antaranya adalah Departemen Pertanian, sehingga tidak akan ada gangguan dalam program bantuan pangan. Taman nasional, layanan veteran, dan Departemen Kehakiman juga sudah mendapatkan persetujuan anggaran untuk tahun ini.
Namun, lembaga-lembaga yang terdampak—termasuk Departemen Keuangan, Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, Transportasi, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Tenaga Kerja—akan melalui proses resmi shutdown, menurut memo Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih.
"Kami berharap shutdown ini akan singkat," tulis Direktur OMB Russ Vought dalam memo pada Jumat, menambahkan bahwa pemerintah akan siap memerintahkan pemerintahan agar dibuka kembali segera setelah Trump menandatangani undang-undang anggaran.
Jika DPR mengesahkan UU Anggaran pada Senin pagi, operasional mungkin dapat dibuka kembali pada hari yang sama, menurut seorang pejabat pemerintah.
Belum jelas apakah Biro Statistik Tenaga Kerja akan menunda rilis laporan tenaga kerja bulanan, yang dijadwalkan pada Jumat, jika terjadi penutupan pemerintah singkat.
Perdebatan mengenai penutupan pemerintah meletus setelah seorang warga AS, Alex Pretti, tewas dalam bentrokan dengan petugas Patroli Perbatasan di Minneapolis akhir pekan lalu. Demokrat menolak memperbarui anggaran bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri kecuali ada pembatasan baru pada penegakan hukum imigrasi.
Demokrat menuntut agar agen DHS menggunakan kamera tubuh dan memperoleh surat perintah pengadilan. Mereka juga ingin melarang penggunaan masker oleh agen dan menghentikan razia imigrasi besar-besaran.
Trump dan Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer mencapai kesepakatan pada Kamis untuk mendanai DHS selama dua minggu, sementara negosiasi terus berlanjut mengenai tuntutan tersebut. Sisanya, pemerintah akan didanai hingga 30 September.
Trump mengindikasikan dalam beberapa hari terakhir bahwa ia akan melakukan perubahan pada rezim deportasi pemerintahannya. Penindakan, menurut jajak pendapat, tersebut semakin tidak populer di kalangan pemilih, yang menimbulkan risiko bagi Partai Republik dalam Pemilu tengah periode mendatang.
Senat menyetujui kesepakatan anggaran tersebut pada Jumat.
(bbn)
