Hingga Selasa (13/1), Kementerian Informasi Venezuela, Gedung Putih, maupun Departemen Luar Negeri AS belum memberikan komentar resmi terkait rencana kunjungan tersebut.
Kunjungan rival ini mempertegas bagaimana berbagai faksi saling berebut pengaruh untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Venezuela. Awal bulan ini Trump memilih untuk bekerja sama dengan Delcy Rodriguez—yang merupakan mantan wakil presiden era Maduro sekaligus target sanksi AS. Trump sempat melontarkan pernyataan bahwa Machado "belum siap" memimpin, meskipun ia memenangkan lebih dari 90% suara dalam pemilu pendahuluan oposisi tahun 2023.
Felix Plasencia sendiri dikenal sebagai diplomat veteran dan orang kepercayaan dekat Rodriguez. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Protokol saat Rodriguez menjadi Menteri Luar Negeri pada 2014-2017, sebelum akhirnya Plasencia menjabat posisi menteri yang sama pada 2021-2022.
Pekan lalu, tim dari Amerika telah mengunjungi Caracas untuk menjajaki pembukaan kembali Kedutaan Besar AS yang telah ditutup selama lebih dari enam tahun. Sejarah mencatat, Kedutaan Besar Venezuela di Washington sempat dioperasikan oleh tim Juan Guaido—sosok yang diakui Trump sebagai presiden interim pada 2019—hingga masa jabatan Guaido berakhir awal 2023.
Sejumlah penasihat Trump sejak lama lebih menyukai transisi kepemimpinan ke arah Rodriguez sebagai "jalan keluar" dari kepemimpinan garis keras Maduro. Mereka berargumen bahwa transisi bertahap akan memicu gangguan yang lebih minim dibandingkan jika kekuasaan langsung beralih ke tangan Machado atau Edmundo Gonzalez.
Sementara itu, tanda-tanda pelunakan hubungan mulai terlihat. Pada Selasa, otoritas Venezuela membebaskan setidaknya satu warga negara AS yang kini telah meninggalkan negara tersebut. Ini merupakan pembebasan warga Amerika pertama yang diketahui sejak Caracas mulai melepas para tahanan demi memenuhi tuntutan Washington pasca-penangkapan Maduro.
Masih di hari yang sama, Departemen Kehakiman AS merilis memorandum hukum yang membenarkan operasi penangkapan Maduro. Dokumen tersebut menyatakan bahwa otorisasi dari Kongres tidak diperlukan karena operasi militer tersebut dianggap "tidak mencapai tingkat perang."
Laporan mengenai memo legal ini pertama kali diangkat oleh The New York Times.
(bbn)
