"Langkah-langkah pihak Jepang tersebut merupakan tantangan serius terhadap sistem non-proliferasi nuklir internasional berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir dan tatanan internasional pascaperang, serta telah ditentang keras oleh komunitas internasional dan berbagai kalangan di Jepang," ujar Mao kepada wartawan dalam konferensi pers rutin di ibu kota China.
Kantor PM Jepang belum memberikan komentar mengenai tuduhan China. Saat ditanya tentang klaim China mengenai ambisi nuklir Jepang, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi pada Jumat mengatakan: "Saya ingin menegaskan bahwa klaim tersebut sama sekali tidak benar."
Tiga prinsip non-nuklir merujuk pada komitmen jangka panjang Jepang untuk tidak memiliki, memproduksi atau mengizinkan senjata nuklir masuk. Takaichi mengatakan pemerintahnya mematuhi prinsip-prinsip tersebut, tetapi belum menjelaskan apakah komitmen itu tidak akan berubah seiring pemerintah berusaha merombak strategi pertahanan nasionalnya.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan peningkatan kekuatan militer Beijing, dan kemungkinan China menyerang Taiwan, pada 2022 Jepang meluncurkan program pembangunan pertahanan lima tahun senilai ¥43 triliun (US$274 miliar) guna menggandakan anggaran pertahanan hampir menjadi 2% dari produk domestik bruto (PDB).
Takaichi mempercepat target anggaran tersebut ke tahun fiskal 2025, sementara Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi mengatakan bahwa negaranya perlu mendiskusikan apakah akan mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir.
Hubungan antara ekonomi utama Asia memburuk akhir tahun lalu setelah Takaichi menyatakan bahwa jika kekuatan militer digunakan dalam konflik Taiwan, hal itu bisa menjadi "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" negaranya. Klasifikasi tersebut akan memberikan dasar hukum bagi Jepang untuk mengerahkan militernya guna membantu mempertahankan negara-negara sekutunya.
Kementerian Pertahanan China juga menuduh Jepang "secara terang-terangan mengekspor senjata mematikan" dan bertindak melawan sentimen internasional dengan mendukung kepemilikan senjata nuklir.
Para pemimpin Jepang secara konsisten mengatakan negaranya tidak akan mengejar senjata atom. Namun, Itsunori Onodera, kepala penelitian keamanan partai yang berkuasa, mengatakan Jepang tidak boleh menghindari diskusi tentang senjata nuklir, setelah dilaporkan bahwa anggota parlemen lain mengemukakan pendapat pribadi yang mendukung senjata tersebut.
Dalam laporan mereka berjudul Ambisi Nuklir Pasukan Sayap Kanan Jepang: Ancaman Serius bagi Perdamaian Dunia, dua lembaga think tank China—Asosiasi Pengendalian Senjata dan Perlucutan Senjata China dan Institut Strategi Industri Nuklir China—menyatakan Jepang telah memproduksi dan mengakumulasi plutonium "jauh melebihi kebutuhan aktual program nuklir sipilnya." Negara itu juga memiliki "platform operasional" yang mampu mengirimkan senjata nuklir.
Laporan tersebut mendesak Takaichi agar "segera mengklarifikasi pernyataan berbahayanya terkait nuklir" dan "mengendalikan secara ketat" pejabat Jepang agar tidak membuat komentar yang tidak bertanggung jawab.
Laporan itu juga menuntut Tokyo agar "secara tegas menegaskan kembali" komitmennya terhadap tiga prinsip non-nuklir, dan agar menyatakan kembali sikap tersebut dalam "semua dokumen kebijakan resmi yang relevan."
Para penulis laporan tersebut juga mendesak Washington untuk tidak "menyetujui retorika berbahaya Jepang," berupaya mengendalikan ambisi nuklir Tokyo, menghentikan kebijakan pencegahan nuklir yang diperluas terhadap Jepang, dan menolak segala bentuk perjanjian berbagi nuklir dengan negara Asia tersebut.
(bbn)
