“Setiap tindakan provokatif yang melanggar garis batas dalam isu Taiwan akan menghadapi respons keras dari China,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataan resminya pada hari Jumat. “Setiap perusahaan atau individu yang terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan akan menanggung akibat dari tindakan keliru mereka.”
Dampak Terbatas
Meski terdengar keras, pada kenyataannya dampak dari kebijakan ini diperkirakan akan terbatas. Sebagian besar perusahaan dan eksekutif yang menjadi sasaran memiliki kehadiran yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali di China. Beberapa di antaranya juga sudah masuk dalam daftar entitas tidak tepercaya milik Kementerian Perdagangan China sebelumnya.
China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan harus disatukan kembali, jika perlu dengan kekuatan militer—sebuah posisi yang ditolak keras oleh Taipei. Sejak Presiden Lai Ching-te menjabat pada Mei 2024, Beijing terus meningkatkan tekanan militer terhadap pulau berpenduduk 23 juta jiwa tersebut.
Isu ini terus membayangi hubungan AS-China. Dalam pembicaraan telepon bulan lalu, pemimpin China Xi Jinping mengatakan kepada Presiden Donald Trump bahwa kembalinya Taiwan ke pangkuan China adalah "bagian integral dari tatanan internasional pasca-perang."
Kendati demikian, Beijing dan Washington tetap berupaya menjaga stabilitas hubungan. Kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama satu tahun dalam perselisihan dagang mereka. Di bawah kesepakatan tersebut, China menjamin akses AS terhadap logam tanah jarang (rare earths) yang vital bagi industri smartphone hingga sistem rudal, sementara AS setuju untuk menurunkan tarif terhadap barang-barang China.
(bbn)
