Australia selama ini dikenal memiliki salah satu aturan kepemilikan senjata api paling ketat di dunia. Kepemilikan senjata diperlakukan sebagai hak istimewa yang diatur ketat, bukan sebagai hak dasar, dengan persyaratan adanya kebutuhan yang jelas serta pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh. Meski demikian, terdapat sekitar 1,1 juta senjata api di New South Wales, menurut Menteri Kepolisian Yasmin Catley.
Berdasarkan undang-undang baru tersebut, setiap pemilik senjata api dibatasi maksimal empat pucuk senjata, dengan pengecualian bagi petani yang diperbolehkan memiliki hingga 10 senjata.
Aturan ini juga membatasi senjata jenis pump action serta senjata dengan pelepas peluru tombol atau tuas hanya untuk petani dan produsen primer lainnya, mengurangi kapasitas magazen untuk jenis senjata tertentu, serta melarang senjata yang menggunakan magazen sabuk. Ketentuan perizinan pun diperketat, dengan kewajiban memperbarui izin kepemilikan setiap dua tahun, dari sebelumnya lima tahun.
Minns mengatakan pemerintah negara bagiannya akan mengalokasikan dana sebesar A$300 juta (sekitar Rp3,3 triliun) untuk program pembelian kembali senjata api, yang akan dikelola bersama pemerintah federal.
Baik pemerintah negara bagian maupun pemerintah federal telah meluncurkan serangkaian langkah respons, termasuk komitmen untuk bertindak lebih tegas terhadap ekstremisme melalui koordinasi dengan lembaga intelijen dan para pemimpin komunitas pascaserangan tersebut.
NSW juga melarang penampilan simbol-simbol ekstremis di ruang publik, seperti bendera ISIS, Hamas, atau Hizbullah.
Di tingkat federal, Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan pengetatan undang-undang ujaran kebencian yang menyasar pihak-pihak yang mempromosikan kekerasan atau hasutan kebencian rasial, pengenalan pelanggaran berat baru, serta peningkatan kewenangan untuk menindak organisasi dan individu yang menyebarkan perpecahan.
Para pejabat menyebut pembantaian pada 14 Desember tersebut—yang dilakukan oleh seorang ayah dan anak—sebagai serangan teroris terburuk dalam sejarah Australia. Sang ayah tewas dalam baku tembak setelah kejadian, sementara anaknya, yang diidentifikasi sebagai Naveed Akram (24), telah didakwa atas 59 tuduhan, termasuk pembunuhan dan terorisme.
Minns telah menyerukan pembentukan komisi penyelidikan tingkat negara bagian (state royal commission) untuk mengusut serangan ini. Langkah tersebut didukung oleh PM Albanese, meskipun sang PM masih menolak seruan untuk membentuk komisi serupa di tingkat federal.
(bbn)
