Tak cuma di hilir, di hulu sejumlah pengusaha konveksi menyampaikan keluhannya terhadap serbuan barang impor yang berasal dari China. Produk impor dinilai mengurangi daya saing produk buatan lokal karena harganya yang jauh lebih murah.
Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman menilai impor barang ilegal yang masuk ke Indonesia tidak terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, dia meminta perlindungan dari pemerintah dan DPR guna mengatasi persoalan tersebut.
"Impor barang ilegal yang tidak terkontrol dan produk dari China yang teramat murah membuat produk lokal kalah bersaing," katanya dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI.
Nandi menyebut total anggota IPKB secara total mencapai 8.000, namun sebanyak 40% sudah tutup sejak era pandemi Covid-19.
"Tapi memang 40% dari semenjak Covid ini sudah berhenti. Saya berharap bapak ibu [Komisi VII DPR] bisa kerja sama dengan IKM konveksi, mungkin partai-parta bisa juga ikut kerja sama, bukan promosi tapi mewakili IKM agar bisa bangkit karena pasra ritelnya sudah dikuasai produk impor ilegal," ujar Nandi.
Di sektor tekstil yang lebih spesifik, yakni sektor benang, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengakui, bahwa ada perjanjian dagang internasional Tanah Air yang merugikan produsen dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil menyebut bahwa perjanjian dagang ini terutama terjadi di tengah banjirnya impor barang China yang saat ini menghantui industri tekstil RI.
Menurut Farhan, salah satu perjanjian internasional dengan China membuat tarif dagang Indonesia mencapai 0%. Ia melanjutkan, pengurangan tarif RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang menghilangkan 92% tarif atas barang yang diperdagangkan di antara negara anggota, bisa menurunkan tarif hingga 0%.
"Seperti IEU CEPA ini menguntungkan bagi tekstil. ASEAN-China FTA itu salah satu yang tidak menguntungkan," sebutnya pada Bloomberg Technoz, Kamis (13/11/2025).
Sesungguhnya, pemerintah sudah mendengar mengenai keluhan mengenai banjir impor China ini. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti persoalan derasnya pakaian impor murah asal China yang dinilai menggerus produk UMKM dalam negeri.
Maman menyebut, UMKM merasakan dampak dari banjirnya barang impor China. Bahkan, saat ini barang produksi dalam negeri dijual dalam jumlah yang sama dengan barang China.
"Barang impor dari China yang masuk cukup signifikan. Akhirnya produk yang dijual di sana sekarang sudah 50-50. Jadi 50% ada produk impor, 50% memang masih ada produk lokal kita," tambahnya.
Dia menuturkan pembahasan soal banjirnya pakaian impor tanpa merek atau unlabeled, termasuk yang berasal dari Negeri Panda sudah ditindaklanjuti bersama jajaran lintas kementerian terkait.
“Mengenai barang-barang impor dari China yang masuk ke Indonesia. Tadi sudah kita bicarakan secara detail, secara intensif, dan kami sepakat bahwa nanti dari tim teknis akan menindaklanjuti pertemuan kita,” kata Maman saat konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (17/11/2025).
Meski begitu, Maman tidak menerangkan terkait rencana atau kebijakan apa yang akan diambil pemerintah selanjutnya. Dia hanya memastikan akan menindaklanjuti persoalan tersebut.
Yang jelas, pihaknya telah meminta bertemu dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk membahas mengenai banjirnya produk China di pasar domestik.
(ell)
