Menurut Taruna, ketidaktahuan pelaku usaha terhadap aturan peredaran pangan sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendistribusikan produk tanpa izin edar secara luas, baik melalui jalur offline maupun platform digital.

Menghadapi tantangan tersebut, BPOM menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan melalui kerja sama lintas sektor. Upaya ini dinilai penting karena pengawasan pangan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja.

“Sehingga kita punya komitmen, sudah ada MoU kerja sama kami dengan semua lintas sektoral. Dengan kepolisian, dengan TNI, termasuk Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Bea Cukai, dan sebagainya,” tandas Taruna.

Ia menambahkan, sinergi antarinstansi diharapkan mampu mempersempit ruang gerak peredaran pangan ilegal, khususnya di wilayah perbatasan dan jalur distribusi utama.

Taruna juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih produk pangan dan tidak tergiur dengan produk impor ilegal. Menurutnya, kepatuhan konsumen dan pelaku usaha menjadi kunci penting dalam memutus mata rantai peredaran pangan ilegal di Indonesia.

(dec/spt)