Bloomberg Technoz, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan alasan kehadiran Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Edisi November yang berlangsung 18-19 November 2025.

Penjelasan ini sekaligus menanggapi pemberitaan yang dipublikasi Bloomberg Technoz sebelumnya bahwa, tak seperti biasa, RDG BI untuk pertama kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan. 

Perry menjelaskan, berdasarkan pasal 43 ayat 1 huruf a Undang-undang Bank Indonesia, RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah, dengan hak bicara tanpa hak suara.

"Sesuai UU BI di atas, Dewan Gubernur BI memandang perlu untuk mengundang Menteri Keuangan untuk hadir dalam setiap RDG bulanan. Ini guna memperkuat koordinasi kebijakan moneter BI dan fiskal pemerintah yang selama ini telah erat semakin dipererat untuk menjaga stabilitas makroekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," papar Perry usai Konferensi Pers Hasil RDG BI Edisi November, Rabu (19/11/2025).

Dia menambahkan koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah semakin penting, mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini yang menghadapi ketidakpastian global. Selain itu, dia merasa perlu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan domestik. 

"Sehubungan dengan itu, maka Dewan Gubernur melalui Surat Undangan Gubernur BI mengundang kehadiran Menteri Keuangan tersebut dimulai dalam RDG Bulanan November 2025," tegas Perry.