UU ini akan memulihkan anggaran untuk lembaga-lembaga pemerintah hingga 30 Januari. Sehingga, anggota parlemen memiliki waktu untuk menyelesaikan pembahasan UU anggaran lebih rinci guna mendanai lembaga-lembaga federal untuk tahun fiskal berjalan, hingga 30 September 2026.
Anggaran Setahun Penuh bagi Lembaga Tertentu
Paket ini juga mencakup anggaran penuh untuk Departemen Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), Departemen Urusan Veteran, proyek-proyek konstruksi militer, dan Kongres.
Kongres masih harus menyusun, membahas, dan mengesahkan RUU anggaran setahun penuh untuk lembaga-lembaga pemerintah lainnya.
Blokir PHK
UU ini memblokir upaya Presiden Donald Trump untuk merampingkan pemerintahan AS, melarang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pegawai federal hingga 30 Januari. Sekitar 300.000 dari 2,2 juta pegawai pemerintah federal telah dipecat atau dipaksa untuk mengundurkan diri tahun ini.
UU ini juga secara eksplisit menyatakan bahwa ribuan pegawai yang Trump coba PHK setelah shutdown dimulai akan tetap bekerja.
Senator Boleh Gugat Dugaan Pelanggaran Privasi
UU ini memperbolehkan delapan senator Partai Republik yang rekaman teleponnya diperiksa oleh Departemen Kehakiman untuk menuntut ganti rugi sebesar US$500.000 atas dugaan pelanggaran privasi.
Departemen Kehakiman bisa memilih untuk menyelesaikan gugatan tersebut daripada menghadapinya di pengadilan, yang berpotensi membiarkan pemerintahan Trump memberi sekutu politiknya jutaan dolar. Partai Demokrat menyebut hal itu akan dianggap sebagai korupsi.
Rekaman telepon mereka disita sebagai bagian dari investigasi pemerintahan Joe Biden atas kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021 lalu.
Produk Rami
UU ini akan memberantas berbagai zat psikoaktif (memabukkan( serupa mariyuana yang dijual di toko-toko swalayan di seluruh AS, bahkan di negara bagian, di mana penggunaan mariyuana untuk rekreasi ilegal.
UU ini ditujukan untuk menutup celah hukum yang memperbolehkan beberapa zat memabukkan dijual sebagai "rami," produk yang legal menurut UU federal. UU ini akan melarang produk rami yang mengandung senyawa psikoaktif lebih dari kadar tertentu seperti THC atau kanabinoid sintetis, sekaligus menegaskan "rami industri" yang dijual untuk serat tetap legal dan berhak menerima anggaran federal.
Bantuan Pangan
UU ini memastikan bahwa program bantuan pangan atau Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), yang membantu 40 juta warga AS membeli bahan pangan, akan terus berlanjut tanpa gangguan jika Kongres kembali menutup pemerintahan sebelum 30 September 2026, akhir tahun fiskal.
Program ini terganggu akibat shutdown selama 43 hari. UU ini juga meningkatkan anggaran sebesar 8% untuk Women, Infants, and Children (WIC), program pangan yang lebih terarah bagi sekitar 6 juta perempuan dan anak-anak setiap bulannya.
Tanpa Tambahan Wewenang
Selain ketentuan tentang PHK, UU ini tidak memuat batasan baru yang akan mencegah Trump secara sepihak memotong atau menahan anggaran yang telah disetujui Kongres.
Gaji Pegawai
UU ini akan membayar gaji tertunggak pegawai federal yang coba dipecat Trump, serta beberapa pekerja negara bagian yang dirumahkan saat gaji mereka terhambat akibat shutdown.
UU ini tidak secara khusus membahas pegawai federal lainnya, yang dijamin menerima gaji tertunggak saat pemerintah dibuka kembali berdasarkan UU tahun 2019.
Cegah Belanja Militer Bengkak
UU ini mencegah Pentagon alias Departemen Pertahanan memulai produksi senjata baru atau program lain yang tidak didanai secara eksplisit tahun lalu.
Anggaran sesuai Target
UU ini meningkatkan anggaran keamanan untuk Kongres, Mahkamah Agung, dan sistem peradilan AS sebesar US$88 juta, sebagai respons terhadap peningkatan kekerasan politik. UU ini juga meningkatkan anggaran untuk Layanan Kesehatan Indian sebesar US$80 juta.
Ganti Anggaran Negara Bagian
UU mengganti biaya negara bagian yang menggunakan anggaran mereka sendiri untuk menutupi anggaran federal yang tidak ada selama shutdown, dan mewajibkan penggantian biaya jika Kongres mengizinkan shutdown lagi pada akhir tahun fiskal.
(ros)
