Mamdani terpilih pekan lalu sebagai Wali Kota New York ke-111 setelah berkampanye dengan agenda progresif, seperti pembekuan sewa untuk lebih dari satu juta unit apartemen yang dikendalikan, penyediaan layanan penitipan anak universal, subsidi bus gratis, dan pendirian jaringan toko bahan pangan milik pemerintah kota. Ia berencana membiayai kebijakan tersebut dengan pajak tambahan bagi perusahaan besar dan kelompok berpendapatan tertinggi.
Agenda itu membuat kalangan bisnis dan keuangan New York—serta sejumlah tokoh Demokrat terkemuka—meradang. Mantan Wali Kota Michael R. Bloomberg bahkan mendukung mantan Gubernur New York Andrew Cuomo, salah satu pesaing Mamdani, dan turut mendanai komite politik untuk kampanye Cuomo.
Dalam pidato kemenangannya pekan lalu, Mamdani menyinggung langsung Presiden Trump.
“Donald Trump, saya tahu Anda menonton ini. Saya punya empat kata untuk Anda: Turn the volume up,” ujarnya. “Untuk mencapai kami, Anda harus berhadapan dengan kami semua.”
Selama masa kampanye, Trump kerap menyebut Mamdani sebagai “komunis” dan memperingatkan bahwa terpilihnya Mamdani akan menghancurkan status New York sebagai pusat keuangan dunia. Sebagai warga asli New York, Trump mendesak pemilih agar mendukung Cuomo—yang maju sebagai kandidat independen setelah kalah di pemilihan pendahuluan Demokrat—dan bahkan menekan calon lain seperti Curtis Sliwa dari Partai Republik agar mundur.
Ancaman Pemotongan Dana
Kemenangan Mamdani memberi Trump peluang baru untuk meningkatkan pengawasan terhadap kota terbesar di Amerika Serikat itu, membuka potensi benturan kebijakan mengenai ekonomi, kriminalitas, dan imigrasi menjelang pemilu sela tahun depan.
Setelah hasil pemilu diumumkan, Trump mengatakan dalam wawancara dengan Fox News bahwa ia berharap “wali kota baru bisa berhasil, karena saya mencintai New York,” namun memperingatkan Mamdani agar “menghormati Washington” jika ingin sukses memimpin.
Jika ancaman pemotongan dana federal benar-benar dilakukan, dampaknya akan besar bagi kota dan negara bagian New York, yang kini sedang menghadapi dampak ekonomi akibat pemangkasan anggaran lembaga federal serta penutupan sebagian pemerintahan AS yang telah berlangsung dua bulan.
Menurut laporan kantor pengawas keuangan kota (Comptroller), New York menerima hampir US$10 miliar dana federal pada tahun fiskal 2025, atau sekitar 8,3% dari total anggaran operasional kota. Dana tersebut digunakan untuk pendidikan, perumahan, layanan sosial, dan program bantuan bagi warga berpenghasilan rendah.
New York juga menjadi basis para pemimpin Partai Demokrat di DPR dan Senat AS, menjadikannya sasaran empuk bagi langkah politik balasan dari Trump dan para sekutunya. Namun, pemotongan terhadap program-program vital di wilayah berhaluan Demokrat juga berisiko menimbulkan dampak politik negatif bagi Partai Republik.
Pada 1 Oktober, hari pertama penutupan pemerintahan federal, Gedung Putih sempat menunda US$18 miliar dana infrastruktur untuk New York dengan alasan terkait “praktik keberagaman dan inklusi.” Padahal, dana tersebut penting untuk proyek transportasi dan modernisasi sistem infrastruktur kota.
Kebijakan itu memicu reaksi politik yang kuat, terutama di wilayah pinggiran New Jersey yang banyak dihuni para komuter. Daerah-daerah tersebut berbalik arah mendukung Demokrat dalam pemilihan gubernur yang hasilnya jauh melampaui prediksi awal.
(bbn)
