Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik yang berkeadilan dan inklusif. Salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut adalah dukungan terhadap transportasi massal, yang kini mendapat subsidi operasional hingga 60 persen dari negara.

Dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Senin (4/11), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa kebijakan subsidi ini bukan semata urusan ekonomi, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani rakyat. “Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%,” ujar Prabowo.

Menurutnya, kebijakan subsidi ini bukan soal hitung-hitungan bisnis, melainkan perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi public service obligation (PSO). “Di seluruh dunia, transportasi publik dihitung berdasarkan manfaatnya bagi rakyat, bukan laba yang dihasilkan. Inilah tugas negara untuk memastikan layanan publik yang layak bagi semua lapisan masyarakat,” tegasnya.

Langkah ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Subsidi transportasi publik dianggap sebagai instrumen penting untuk menjaga keterjangkauan biaya perjalanan, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi.

Perluasan Jaringan dan Peningkatan Armada Nasional

Presiden Prabowo juga menyoroti peran vital transportasi massal dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat modern. Sistem transportasi publik, kata dia, bukan hanya alat mobilitas, tetapi juga penopang utama pertumbuhan dan efisiensi ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas dan memperkuat jaringan transportasi publik nasional. Salah satu langkah nyata adalah penambahan 30 rangkaian kereta baru untuk wilayah Jabodetabek. Selain itu, ekspansi jaringan juga direncanakan menjangkau wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa, sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi.

Prabowo menilai bahwa pemerataan akses transportasi publik dapat memperkuat konektivitas antarwilayah dan menekan kesenjangan sosial ekonomi. “Kalau untuk kepentingan rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Kita akan terus perbesar pelayanan dan perluasan sistem transportasi rakyat,” tegasnya.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk memperkuat sistem logistik nasional. Dengan transportasi publik yang efisien dan terintegrasi, biaya logistik dapat ditekan sehingga daya saing ekonomi nasional meningkat.

Subsidi yang diberikan pemerintah tidak hanya bertujuan menurunkan biaya operasional, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang luas. Dengan meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi publik, diharapkan kemacetan dapat berkurang, polusi menurun, dan produktivitas meningkat.

Selain itu, kehadiran infrastruktur transportasi publik yang memadai diyakini dapat memperkuat perekonomian daerah. Mobilitas yang lancar memungkinkan arus barang dan jasa berjalan lebih efisien, memperkuat rantai pasok nasional, serta membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aspek keberlanjutan. Pengembangan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan hijau dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Langkah pemerintah memberikan subsidi hingga 60 persen terhadap layanan perkeretaapian nasional menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

“Transportasi publik adalah hak setiap warga negara. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh rakyat memiliki akses terhadap layanan yang layak, aman, dan terjangkau,” ujar Prabowo dalam kesempatan yang sama.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun peradaban modern yang inklusif. Dengan menghadirkan transportasi publik yang terjangkau dan efisien, negara berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kohesi sosial.

Langkah ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Subsidi transportasi publik bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan manifestasi dari semangat pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari kekayaan negara dikelola sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Hadirnya negara dalam penyediaan transportasi publik menjadi bukti nyata bahwa pembangunan yang berkeadilan bukan sekadar wacana, melainkan komitmen yang terus diwujudkan untuk masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.