Seperti diketahui, KAI mesti menanggung kerugian senilai Rp951,48 miliar dari operasional kereta cepat WHOOSH sepanjang semester I-2025. Kerugian itu terus membebani KAI sejak Whoosh mulai beroperasi komersial pada Oktober 2023.
Rugi tersebut berasal dari porsi kepemilikan KAI dalam konsorsium pengelola Whoosh, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang sebesar 58,53%.
Jika dihitung secara tahunan, kerugian tersebut sekitar Rp1,9 triliun. Adapun sepanjang 2024, KAI mencatat kerugian dari PSBI sebesar Rp2,69 triliun.
Di sisi lain, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyiapkan langkah jangka panjang untuk menangani utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).
Proyek yang dikerjakan melalui konsorsium ini menanggung beban keuangan besar sehingga menjadi fokus utama restrukturisasi Danantara.
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa restrukturisasi KCJB akan dilakukan secara menyeluruh dengan tetap menjaga keberlanjutan sektor perkeretaapian nasional, khususnya bagi KAI yang terlibat dalam konsorsium.
Sebagai catatan, investasi awal proyek KCJB atau WHOOSH sebesar US$6 miliar (Rp91,8 triliun) meningkat menjadi US$7,2–7,3 miliar (Rp110–115 triliun). Kelebihan biaya senilai US$1,2 miliar tersebut ditanggung 60% oleh konsorsium Indonesia dan 40% oleh konsorsium China.
Skema pembiayaan proyek terdiri atas 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25% ekuitas konsorsium. Untuk menutup cost overrun, pemerintah menyuntikkan PMN Rp3,2 triliun ke KAI, sementara CDB menambah pinjaman sebesar US$448 juta yang kemudian diteruskan ke KCIC.
Secara total, utang proyek mencapai sekitar Rp79 triliun dengan bunga awal 3,4% per tahun, atau setara beban bunga US$120,9 juta per tahun. Studi KCIC dan KAI memperkirakan pengembalian investasi membutuhkan waktu 38 tahun, sedangkan pemerintah menghitungnya dalam kisaran 30–40 tahun.
Diusut KPK
Sebelumnya, KPK telah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh sudah mulai dilakukan sejak awal 2025.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan secara umum lembaga antirasuah tengah melakukan pencarian keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini.
Kendati demikian, KPK belum mengelaborasi jumlah dan identitas pihak yang sudah dimintai keterangan. KPK juga belum mau menjelaskan jenis praktik lancung yang ada dalam proyek era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo ini.
"Memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya, belum bisa kami sampaikan secara rinci," ujar Budi kepada awak media, dikutip Selasa (28/10/2025).
"Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapa pun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut, bisa menyampaikan kepada KPK."
Budi mengatakan lembaga antirasuah tidak menghadapi kendala dalam melakukan penyelidikan ini. Meski demikian, Budi belum bisa menjawab apakah penyelidikan akan rampung pada akhir tahun ini.
Dia mengatakan lembaga antirasuah memberikan waktu dan ruang kepada penyidik untuk menemukan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.
(naw)
