Illston — yang diangkat oleh mantan Presiden Bill Clinton — mengatakan dalam sidang bahwa bukti menunjukkan pejabat pemerintahan telah “memanfaatkan kebuntuan anggaran di Kongres” seolah “semua aturan tidak lagi berlaku bagi mereka.”
“Ini adalah biaya kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi,” ujar Illston mengenai gelombang PHK besar-besaran itu.
Hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada 28 Oktober. Dalam putusan resminya yang terbit beberapa jam kemudian, Illston menulis bahwa tuduhan serikat pekerja bahwa pemerintah menargetkan ribuan pegawai untuk menghentikan program tertentu demi kepentingan politik adalah “contoh nyata pengambilan keputusan yang tergesa-gesa, sewenang-wenang, dan tidak rasional.”
Illston juga menyoroti berbagai “kekacauan” dalam proses PHK, termasuk surat pemberitahuan yang dikirim ke akun email kantor yang tidak bisa diakses selama penutupan, pegawai yang dipecat secara keliru, hingga staf SDM yang ditugaskan menangani PHK tetapi justru diberhentikan sendiri.
Lebih dari 4.000 pegawai federal sejauh ini telah kehilangan pekerjaan — angka yang disebut Vought “hanya awal, dan kemungkinan akan terus meningkat.”
“Saya pikir jumlah akhirnya bisa lebih dari 10.000,” kata Vought sebelum keputusan keluar.
Kantor Anggaran Gedung Putih berkomitmen melanjutkan kebijakan pemangkasan pegawai (reductions in force/RIF). Pemerintah belum menjelaskan lembaga mana saja yang akan terdampak pada gelombang PHK berikutnya.
“Kami akan terus melanjutkan RIF selama penutupan ini, karena kami percaya penting untuk tetap ofensif demi pembayar pajak Amerika,” kata Vought dalam program Charlie Kirk Show.
Trump pada hari yang sama juga menandatangani perintah eksekutif yang mencabut pembekuan perekrutan pegawai pemerintah yang diberlakukan pada hari pertamanya kembali menjabat. Namun, kebijakan baru itu menggantinya dengan sistem pengawasan ketat, di mana setiap lembaga wajib membentuk Komite Perekrutan Strategis dan menyerahkan rencana kebutuhan staf tahunan ke Kantor Manajemen Personalia serta Kantor Anggaran sebelum membuka lowongan.
Juru bicara DOJ menolak berkomentar.
Everett Kelley, Presiden Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE), salah satu serikat yang menggugat, mengatakan mereka “puas dengan keputusan pengadilan yang menghentikan PHK ilegal ini dan mencegah pemerintah terus menargetkan pegawai negeri yang bekerja keras selama penutupan.”
Pertarungan Politik di Tengah Shutdown
Gedung Putih memperuncing perselisihan dengan Partai Demokrat terkait anggaran federal dengan melakukan PHK, alih-alih hanya memberlakukan cuti tanpa bayaran (furlough) sebagaimana biasanya dilakukan selama shutdown.
Partai Republik menyebut langkah ini perlu dilakukan, namun para ahli anggaran dan Demokrat menilai alasan itu tak masuk akal karena para pekerja tidak dibayar selama penutupan berlangsung.
“Menurut kami, PHK ini ilegal, melanggar hukum, dan pada akhirnya akan dibatalkan — baik oleh Kongres maupun pengadilan,” ujar Pemimpin Demokrat DPR Hakeem Jeffries.
Trump juga berencana merilis daftar program “milik Demokrat” yang akan dipotong seiring berlanjutnya penutupan yang kini memasuki hari ke-15. Gedung Putih memanfaatkan anggaran federal sebagai alat politik untuk memberi tekanan kepada Demokrat.
Survei Economist/YouGov pada 10–13 Oktober menunjukkan bahwa 54% responden menolak PHK massal tersebut, sementara hanya 29% yang mendukung.
Dalam wawancara yang sama, Vought juga mengkritik Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), lembaga perlindungan konsumen yang digagas Senator Demokrat Elizabeth Warren, dan tahun ini sebagian besar kewenangannya telah dihapus dalam program efisiensi pemerintahan yang dipimpin Elon Musk.
“Lembaga ini hanya ingin mempersenjatai undang-undang keuangan untuk menyerang usaha kecil dan lembaga keuangan kecil,” kata Vought.
Gugatan Hukum
Gugatan yang diajukan serikat pekerja menyoroti memo dari Kantor Anggaran Gedung Putih pada akhir September yang memerintahkan setiap lembaga menyiapkan rencana PHK. Memo itu menyatakan pemerintah tidak wajib menjalankan program yang tidak didanai dan “tidak sesuai dengan prioritas presiden.”
Illston menyebut posisi hukum pemerintah itu “mengkhawatirkan.” Serikat pekerja berargumen bahwa tidak ada dasar hukum bagi Gedung Putih untuk melakukan PHK permanen dan bahwa ribuan pegawai akan mengalami “kerugian yang tak bisa diperbaiki” jika pengadilan tidak bertindak.
DOJ berpendapat tidak perlu ada tindakan darurat karena regulasi federal sudah mengatur masa jeda sebelum PHK berlaku. Namun, pengacara serikat pekerja Danielle Leonard menilai pernyataan publik Gedung Putih dan Trump menunjukkan sebaliknya. Ia mengutip unggahan media sosial dari kantor anggaran yang menyebut mereka “bersiap untuk melanjutkan PHK di tengah kebuntuan Demokrat.”
Pengadilan federal tetap beroperasi selama penutupan. DOJ sendiri berusaha menunda sebagian besar kasus perdata karena keterbatasan staf yang bekerja tanpa gaji, namun beberapa perkara — termasuk gugatan ini — tetap berjalan karena adanya permintaan tindakan darurat dari penggugat.
Illston menutup sidang dengan berterima kasih kepada pengacara DOJ, Elizabeth Hedges, yang tetap bekerja meski tidak menerima bayaran.
“Ini sangat memprihatinkan,” ujar sang hakim.
(bbn)
