"Jadi sebagai flag carrier, Garuda itu susah kalau harus independen. Kalau Garuda independen, pemerintah tidak punya alat untuk melakukan konektivitas transportasi ke daerah-daerah," tambahnya.
Selain itu, Gatot menilai, kondisi Garuda tidak akan berubah lantaran iklim bisnis penerbangan yang tidak diperbaiki. Kata Gatot, kondisi semua maskapai nasional saat ini dalam kondisi yang tak baik-baik saja.
"Siapa pun dirut [direktur utama] nya, Garuda tidak akan bisa membaik kalau iklim bisnis penerbangan nasional tidak diperbaiki. Karena sekarang semua maskapai nasional sedang susah. Itu berarti bukan masalah internal maskapai, tapi eksternal yang membuat maskapai nasional tidak bisa berkembang," ungkapnya.
Diketahui, aksi merombak dewan direksi dan komisaris di tubuh BUMN Aviasi ini merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (15/10/2025) pukul 14.00 WIB.
RUPSLB juga menetapkan Thomas Sugiarto Oentoro sebagai Wakil Direktur Utama, serta mengangkat dua direksi baru berkewarganegaraan asing, yakni Balagopal Kunduvara dan Neil Raymond Mills.
Permasalahan yang melingkupi Maspakai Nasional
Gatot mengungkap, terdapat beberapa permasalahan yang melingkupi maskapai nasional. Seperti, biaya operasional tinggi, tarif tidak disesuaikan sejak 2019, masih ada bea masuk untuk sparepart dan pesawat, hingga harga avtur yang tinggi di beberapa daerah.
"Banyak bandara internasional yang membuat sistem hub and spoke penerbangan nasional tidak bisa berjalan maksimal. Lalu, berkurangnya jumlah pesawat yang beroperasi karena banyaknya pesawat sekitar 170-an yang masih di bengkel perawatan," jelasnya.
Oleh karena itu, diperlukan perbaikan iklim penerbangan oleh pemerintah jika ingin menyelamatkan Garuda.
Jika iklim penerbangan diperbaiki maka dapat memberikan dampak terhadap biaya operasional rendah. Seperti harga avtur rendah, bea masuk ditambah pajak sparepart dan pesawat yang dihapuskan.
"Iklim penerbangan diperbaiki, maka akan tercipta bisnis yang adil. Lalu, jumlah pesawat disesuaikan dengan kebutuhan dan sebisa mungkin pemerintah membantu maskapai dalam pengadaan pesawat," ujarnya.
Selain itu, skema hub and spoke penerbangan harus benar-benar dijalankan. "Jangan dibanyakin bandara internasional yang hanya terbang point to point dan hanya menguntungkan maskapai asing," tegasnya.
(ell)
