Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan negara. Dalam satu tahun masa kepemimpinannya, Prabowo mengungkap adanya 1.000 tambang ilegal dan sekitar 5 juta hektare perkebunan sawit yang beroperasi tanpa izin sah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memulihkan aset negara sekaligus menegakkan supremasi hukum di sektor sumber daya alam.

Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo dalam sesi dialog bertajuk “A Meeting of Minds” bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10). Dalam forum internasional tersebut, Prabowo menyoroti besarnya potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang dan perkebunan ilegal yang selama ini dibiarkan.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi menutup mata terhadap praktik pencurian kekayaan alam Indonesia. “Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini. Dan kami kehilangan sekitar 80% dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Dan saya mengatakan ini untuk dihentikan,” ujarnya.

Pemerintah Ambil Alih Lahan Sawit Ilegal

Tidak hanya tambang, Prabowo juga mengungkap fakta mengejutkan terkait jutaan hektare perkebunan sawit ilegal. Ia menuturkan, setelah dilakukan pemeriksaan dan proses hukum, pemerintah mulai menguasai kembali aset-aset tersebut melalui keputusan pengadilan.

“Ada laporan datang ke saya. Pak, dari jutaan hektar kelapa sawit, sekitar 5.000 hektar melanggar hukum. Apa? Ya. Tidak, tidak, bukan 5.000, 5 juta! 5 juta hektar melanggar hukum,” katanya.

Prabowo menambahkan, pemerintah telah memulihkan sebagian besar dari lahan-lahan tersebut dalam waktu relatif singkat. “Dan itulah yang kami lakukan. Saya rasa pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektar perkebunan yang melanggar hukum,” tambahnya.

Langkah pemulihan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya tidak akan memberikan ruang bagi pelanggaran hukum, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai, ketegasan dalam menegakkan hukum adalah kunci utama untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial bagi rakyat.

Komitmen Penegakan Hukum

Prabowo menegaskan, seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan, telah diperintahkan untuk bertindak cepat. Ia meminta agar semua pihak yang terlibat dalam praktik ilegal segera ditindak tegas sesuai aturan.

“Jadi saya katakan saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung saya, badan pemeriksa keuangan negara saya, lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya langkah ini sebagai bagian dari reformasi besar-besaran dalam tata kelola sumber daya alam nasional. Dengan cara itu, Indonesia diharapkan dapat menghentikan kebocoran ekonomi yang selama ini terjadi akibat praktik korup dan pelanggaran hukum.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini tengah berfokus pada upaya memulihkan aset negara dengan cara yang transparan dan terukur. “Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Dan saya bertekad untuk menegakkan hukum. Dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu,” tuturnya.

Dampak Ekonomi dan Kepercayaan Publik

Langkah tegas yang diambil Prabowo diyakini akan memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik, baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Dengan menertibkan tambang dan perkebunan ilegal, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam sekaligus memperbaiki citra hukum di Indonesia.

Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk melindungi kekayaan bangsa. “Maksud saya, kita memulihkan banyak aset, memulihkan banyak aset secara efisien,” katanya.

Dengan kebijakan tegas tersebut, pemerintahan Prabowo berupaya menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi peringatan bagi para pelaku usaha agar tidak lagi bermain-main dengan hukum dan hak rakyat atas kekayaan alam Indonesia.