Handika menilai, penggunaan jalur tindak pidana korupsi (Tipikor) terhadap Surya Darmadi dan perusahaan Duta Palma bersifat diskriminatif. Ia menyoroti bahwa banyak kasus serupa diselesaikan secara administratif tanpa proses hukum pidana. “Yang lain pakai Undang-Undang Cipta Kerja, selesai sudah. Kenapa khusus Duta Palma lewat jalur Tipikor?” ujarnya.

Diketahui, Surya Darmadi merupakan pemilik Duta Palma Group yang sebelumnya divonis bersalah dalam kasus korupsi terkait alih fungsi lahan sawit di Indragiri Hulu, Riau. Ia dijatuhi hukuman 16 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti mencapai triliunan rupiah.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sendiri merupakan lembaga baru yang dibentuk pemerintah untuk mengelola aset strategis negara, termasuk hasil sitaan atau hibah dari kasus hukum. Melalui lembaga ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan nilai ekonomi dari aset-aset negara secara transparan dan profesional.

(dhf)