"Insentif ini tidak konkret seperti apa, sedangkan fungsi otoritas dan bursa sendiri belum optimal. Misalnya, wacana kebijakan penambahan free float justru bisa menjadi peluang bagi emiten nakal untuk melakukan dump ke investor ritel," paparnya.
Bernad juga menyoroti ketiadaan aturan mengenai kepemilikan minimum bagi pemegang saham pengendali. "Masa pengendali memiliki saham paling kecil? Bagaimana pengendali mau mengembangkan perusahaan kalau tidak punya porsi signifikan?" tegasnya.
Terkait praktik saham 'gorengan', Bernad menilai masalah utama ada pada perilaku manipulatif di sisi permintaan yang menggerakkan harga secara tidak wajar.
"Pembenahan bisa dilakukan dari sisi manipulasi harga dan tendensi beberapa saham yang pump and dump ke indeks asing seperti ARTO, yang mengancam kredibilitas pasar Indonesia," jelas Bernad.
Ia menambahkan bahwa koordinasi antarotoritas masih perlu diperkuat. "Bahkan OJK belum bisa membuat harmonisasi aturan dengan Bank Indonesia terkait rekening dana nasabah. Akibatnya, muncul kasus seperti Panca Global Sekuritas dan BCA," bebernya.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan pelaku pasar di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (9/10/2025), Purbaya menegaskan bahwa pemerintah belum akan mengucurkan insentif fiskal selama perilaku spekulatif yang merugikan investor ritel masih marak.
"Akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya, yang 'goreng-gorengan' dikendalikan supaya investor kecil terlindungi," ujar Purbaya.
(rtd/ros)
