“Pemerintah DKI Jakarta argue terhadap itu. Kami akan ikuti, karena kami tahu langkah yang diambil pemerintah pusat telah dipikirkan secara matang," ujar Pramono.
Tak hanya bertemu Pramono, Bendahara Negara juga menerima kunjungan dari 18 gubernur dan perwakilan kepala daerah provinsi di seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, hari ini, Selasa (7/10/2025). Pertemuan turut membahas soal pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
Salah satu perwakilan, Sherly Tjoanda, yang juga Gubernur Maluku Utara mengatakan pertemuan itu menegaskan sikap para Kepala Daerah yang disebutnya tidak menyetujui pemotongan TKD 2026 mendatang.
"Semuanya tidak setuju," ujar Sherly kepada wartawan di Gedung Pusat Kemenkeu usai pertemuan itu.
Sherly mengaku pemangkasan TKD Itu akan membebani kerja sejumlah Pemda yang meliputi pembangunan infrastruktur seperti jembatan, hingga gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dia juga mengatakan jika pemangkasan TKD itu juga otomatis berdampak kepada pengurangan APBD dikisaran 20 — 60%. "Itu berat untuk pembangunan infrastruktur," tutur dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris menegaskan para gubernur memang sengaja meminta waktu Purbaya.
Ia bersama gubernur lain ingin menyampaikan keluh kesah terkait pemotongan TKD, yang juga dengan berbagai keluhan yang sama; membuat daerah kesulitan menggaji PPPK hingga infrastruktur.
"Ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami di 2026. Apalagi daerah yang fiskalnya rendah, PAD [pendapatan asli daerah]-nya rendah. Ini berdampak luar biasa," ujar dia.
(lav)
