Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, BKPM berjanji bahwa negara akan hadir untuk mengelola isu kepastian investasi hilir migas di Indonesia; berikut kondusivitas iklim penanaman modal di sektor tersebut.
Dia juga menjelaskan persoalan kekosongan bensin di SPBU swasta juga ditimbulkan akibat pergeseran pola permintaan konsumen dari BBM bersubsidi ke nonsubsidi, yang berimbas pada naiknya permintaan terhadap bensin di SPBU swasta.
“Jadi ini kita lihatkan dan secara intinya bagi pelaku usaha, kita mau memastikan negara hadir mengelola isu investasi mereka, karena para pelaku usaha ini sudah punya plan terhadap investasi existing dan investasi ke depan,” kata Todotua.
Bagaimanapun, dia tidak menjabarkan langkah konkret yang akan ditempuh BKPM untuk menjawab kekhawatiran pelaku industri hilir migas terhadap kelangsungan investasi mereka di Tanah Air.
“Kami di Kementerian Investasi tidak masuk ke ranah teknis kebijakan, tetapi kita masuk ke konteks bagaimana bisa memberikan kepastian bagi para pelaku usaha swasta, baik itu PMA maupun PMDN. Kita wajib memberikan kepastian investasi terhadap pelayanan, perizinan, regulasi, dan lain-lain, sehingga seluruh investasi yang ada di negara kita bisa stabil dan baik, bisa bertumbuh dan itu akan memberikan impact terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa,” tegasnya.
Perwakilan BU hilir migas swasta menolak memberikan komentar seusai rapat di BKPM tersebut.
Dampak Langsung
Pada kesempatan terpisah hari ini, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan mengakui sengkarut kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta memengaruhi iklim investasi Indonesia dalam jangka pendek.
Dia menyatakan pelaku pasar modal biasanya merespons secara cepat isu-isu yang berkembang, termasuk dalam kaitannya dengan kosongnya pasokan BBM di sejumlah operator SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo.
Dengan begitu, dia menilai kelangkaan pasokan tersebut telah memengaruhi minat investasi investor di bursa saham Indonesia.
“Namun, kalau ditanya pengaruhnya terhadap investasi jangka pendek, misalnya di bursa, mungkin saja ada pengaruhnya. Biasanya di bursa itu kan responsnya terhadap pasar jangka pendek,” kata Nurul kepada awak media, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Sementara itu, Nurul memandang kelangkaan pasokan di SPBU swasta belum tentu memengaruhi iklim investasi dalam jangka panjang di Tanah Air.
Dia menilai pelaku pasar masih menanti tindak lanjut yang dilakukan antara PT Pertamina (Persero) dan operator SPBU swasta dalam mengatasi permasalahan pasokan bensin tersebut.
“Akan tetapi, kalau kemudian ini sudah melalui fase yang clear, ada check and balance-nya—baik dari pihak pemerintah, BUMN, maupun juga dari pihak swasta — biasanya dari situ nanti mulai kelihatan,” ucap dia.
“Artinya apakah ini dalam investasi jangka panjang, khususnya di investasi langsung berpengaruh atau tidak, saya yakin investor menanti hasilnya dari ini,” Nurul menegaskan.
Dihubungi terpisah, pakar energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi memperingatkan operator SPBU swasta berisiko segera hengkang dari Indonesia imbas kebijakan impor BBM hanya dibolehkan melalui Pertamina.
Dia berpendapat kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah ingin mengembalikan tata kelola sektor hilir migas dari liberalisasi kembali ke kebijakan teregulasi (regulated).
Liberalisasi bisnis hilir migas di Indonesia padahal yang membuat perusahaan SPBU swasta dan investor asing tertarik berbisnis di Indonesia.
Dengan begitu, Fahmy menilai, SPBU asing saat ini tidak dapat mengimpor BBM dengan harga yang paling murah, tetapi harus membeli BBM dari Pertamina dengan harga business to business (B2B) yang ditetapkan perusahaan BUMN itu.
“Dalam kondisi tersebut, margin SPBU asing akan makin kecil, bahkan pada saatnya SPBU asing akan merugi. Dengan kerugian yang berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan SPBU asing akan tumbang hingga menutup SPBU,” kata Fahmy.
Ketika seluruh SPBU swasta hengkang, lanjut Fahmy, maka tata kelola bisnis hilir migas akan resmi dimonopoli oleh Pertamina.
Lebih lanjut, Fahmy memandang risiko hengkangnya perusahaan SPBU swasta yang beberapa di antaranya merupakan perusahaan asing akan dapat berdampak pada iklim investasi di Indonesia.
“Tidak hanya investasi sektor migas saja, tetapi juga investasi sektor bisnis lainnya,” jelas dia.
Untuk itu, Fahmy mendesak pemerintah membatalkan rencana kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina sebab akan merugikan negara.
“Memburuknya iklim investasi sudah pasti akan berdampak terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo sebesar 8% per tahun,” ujar Fahmy.
(azr/wdh)
