Kartu Energi
Di sisi lain, Ishak memandang LPG bersubsidi harus disalurkan langsung ke konsumen yang prosesnya terintegrasi dengan teknologi digital.
“Misalnya via Kartu Energi, serta digitalisasi melalui aplikasi seperti yang diterapkan pada BBM [bahan bakar minyak] bersubsidi untuk mobil,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia memandang masyarakat sangat sulit mendapatkan LPG 3 Kg sesuai harga asli yakni Rp12.750/tabung di pangkalan resmi.
Berdasarkan catatannya, per Oktober 2025 harga di lapangan sangat bervariasi. Di daerah urban seperti Jakarta harga di pangkalan sekitar Rp18.000—Rp20.000 per tabung, sementara di pengecer mencapai Rp20.000—Rp22.000 per tabung.
Di daerah terpencil, lanjutnya, harga jual LPG 3 Kg bisa mencapai dua kali lipat harga asli atau mencapai Rp20.000—Rp25.000 per tabung.
Menurut Ishak, tingginya harga tersebut sangat dipengaruhi panjangnya rantai distribusi dan minimnya pengawasan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung beban subsidi sebesar 70% atau setara Rp30.000/tabung LPG 3 kg, sehingga harga jual eceran yang diterima masyarakat semestinya bisa ditekan ke level Rp12.750/liter.
Di sisi lain, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Purbaya salah membaca data yang diberikan oleh bawahannya atau direktur jenderal di Kemenkeu. Bahkan, Bahlil menuding Purbaya masih butuh adaptasi menjadi Menteri Keuangan.
"Itu mungkin Menkeunya salah baca data itu, biasalah mungkin butuh penyesuaian," kata Bahlil kepada awak media di kantor BPH Migas, Kamis (2/10/2025).
"Mungkin Menkeunya belum dikasih masukan oleh Dirjennya dengan baik atau oleh timnya," lanjut Bahlil.
Pernyataan Bahlil kemudian kembali ditanggapi oleh Purbaya. Dia mengatakan saat ini tengah kembali mempelajari data subsidi LPG 3 Kg yang digelontor pemerintah senilai Rp30.000/tabung, sehingga harga keekonomian yang seharusnya Rp42.750/tabung dapat ditekan menjadi Rp12.750/tabung di tingkat pangkalan resmi Pertamina.
Purbaya menyebut perspektif Bahlil selaku Menteri ESDM dalam membaca data subsidi LPG 3 Kg mungkin berbeda dengan dirinya yang menggunakan sudut pandang akuntan. Untuk itu, dia tidak menyalahkan atau membenarkan pernyataan Bahlil bahwa dirinya "salah membaca data" subsidi energi.
"Namun, saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga. [....] Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Akan tetapi, seharusnya sama pada akhirnya."
Sekadar catatan, pada tahun lalu, serapan subsidi untuk Gas Melon mencapai Rp80,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sekitar 41,5 juta pelanggan.
Di sisi lain, pemerintah memang berencana memperketat pembelian LPG 3 Kg bersubsidi mulai 2026. Nantinya, LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) .
Dalam perkembangannya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) tersebut akan diintegrasikan dengan DTSEN yang sedang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi data-data yang sudah disusun based on itu tetap tidak akan bisa berjalan baik kalau tidak disesuaikan dengan NIK dan KK. NIK itu KTP, KK itu kartu keluarga,” kata Laode kepada awak media, di kantor BPH Migas, pekan lalu.
Laode menjelaskan, KK juga perlu diintegrasikan ke dalam DTSEN untuk mencegah praktik pembelian berlebih yang dilakukan suatu individu.
“Kenapa harus ada KK? Bisa saja dua orang yang punya KTP berbeda dalam keluarga yang sama mendapatkan lagi. Hanya dengan menggunakan KTP berbeda,” tegas Laode.
Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat menyatakan pemerintah akan memberlakukan kebijakan LPG satu harga di setiap provinsi di Indonesia mulai 2026.
Bahlil menyebut kebijakan ini akan diatur dalam peraturan presiden (perpres) yang saat ini masih digodok. Kebijakan itu bertujuan untuk mengatasi kebocoran dan rantai pasok yang terlalu panjang membuat harga LPG 3 Kg di tingkat konsumen melonjak.
(wdh)
