"Diskusi publik memiliki arti penting dan substansial dalam mendapatkan masukan konstruktif RUU itu," kata Anggia. "DPR berkomitmen menjalankan fungsi legislatif secara transparan dan responsif dengan membuka ruang partisipasi publik secara luas sehingga mampu menghasilkan produk hukum undang-undang yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat."
Komisi VI, menurut dia, juga telah melaksanakan pembicaraan tingkat I bersama wakil pemerintah melalui rapat kerja pada 26 September 2025. Setelah itu, seluruh fraksi di Komisi VI sepakat bersama pemerintah untuk membawa RUU BUMN ke pembahasan tingkat II atau rapat paripurna untuk pengambilan keputusan.
Anggia mengatakan UU BUMN yang baru secara lebih baik memberikan gambaran BUMN sebagai perpanjangan tangan negara yang harus mampu menjalankan fungsi vital negara yaitu mengelola potensi dan sumber daya alam; sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. UU BUMN yang baru juga tak hanya melakukan tranformasi perusahaan pelat merah sebagai entitas bisnis profesional dan menguntungkan, tapi juga transparan dan akuntabel.
"Pada akhirnya kita berharap agar BUMN di Indonesia mampu kontribusi maksimal bagi program prioiotas pemerintah dalam mewujudkan ketahana pangan, energi, hilirisasi dan industrialisais dan program strategis lainnya dan akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Anggia.
(dov)
