Bloomberg Technoz, Jakarta - Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri menyoroti Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 yang dikeluarkan BGN tentang pemberian insentif bagi guru penanggung jawab MBG. 

Iman menilai kebijakan tersebut adalah bentuk lepas tangan pemerintah dari tanggung jawab terhadap maraknya kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi belakangan ini.

“Dengan terbitnya SE ini patut diduga BGN mencoba lepas tangan dari tanggung jawab terhadap fenomena keracunan MBG di sekolah,” ujar Iman dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (02/01).

Selain itu, Iman juga mengungkapkan tujuh catatan kritis terhadap kebijakan tersebut. Pertama, P2G sejak Mei 2025 telah menyarankan agar MBG dihentikan sementara untuk evaluasi, mengingat kasus keracunan terus terjadi. Evaluasi diperlukan untuk memperbaiki regulasi, kebersihan, hingga kelayakan vendor penyedia makanan.

Kedua, keterlibatan guru secara teknis dalam distribusi MBG dinilai mengganggu proses belajar mengajar. Guru harus menyalurkan makanan ke kelas, mencicipi sebelum diberikan, hingga membereskan wadah makanan.