Termasuk di antaranya melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM pada 19 September dan disepakati bahwa PT Pertamina Patra Niaga (PPN) akan memasok BBM dasaran atau base fuel untuk operator SPBU swasta.
“Saat ini kami masih dalam pembahasan B2B [business to business], sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri, terkait dengan pasokan impor base fuel saat ini sedang berlangsung,” ucap dia.
Investasi BP-AKR
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura juga menyatakan telah mengajukan permohonan penambahan impor BBM pada Juni 2025 untuk mengantisipasi kebutuhan pasokan hingga akhir tahun ini.
Akan tetapi, dia baru mendapatkan balasan dari Wamen ESDM pada Juli 2025 bahwa tambahan kuota impor untuk tahun ini hanya ditambah 10% dari total realisasi penjualan 2024.
Akibatnya, BP-AKR terpaksa menahan rencana investasi untuk penambahan 10 gerai SPBU baru pada tahun ini.
“Kemudian pada Juli kami mendapatkan surat dari Pak Wamen waktu itu yang menyatakan 110%, sedangkan kalau kita bicara di cap 110% Pak, kami ini kan ada rencana untuk buka 10 SPBU baru lagi Pak, sampai dengan akhir tahun. Apakah itu cukup? Tentunya belum. Harapan kami kalau misalnya kami ada peningkatan dari tahun ke tahun itu pastinya di atas 10%,” kata Vanda dalam kesempatan yang sama.
Sebelumnya, pemerintah mempersingkat durasi izin impor BBM oleh BU swasta menjadi 6 bulan dari biasanya 1 tahunan. Dalam durasi yang singkat tersebut, SPBU swasta diberi kuota impor periode 2025 sebanyak 10% lebih banyak dari realisasi tahun lalu.
Dalam perkembangannya, saat realisasi impor telah terpenuhi lebih cepat akibat tingginya permintaan BBM di SPBU swasta, Kementerian ESDM menolak untuk memberikan tambahan rekomendasi kuota impor, sehingga menyebabkan gangguan pasok di hampir seluruh jaringan SPBU swasta.
Sebagai jalan tengah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil kebijakan agar pemenuhan kebutuhan BBM untuk SPBU swasta akan dilakukan oleh Pertamina melalui impor dalam format base fuel, atau BBM dasaran tanpa ada campuran bahan aditif.
“Perlu saya sampaikan bahwa kepada teman-teman swasta, itu telah diberikan kuota impor sebesar 110% dibandingkan dengan 2024. Artinya kuota ini diberikan secara normal, ini sudah diberikan. Namun, ada kondisi di mana 110% yang diberikan itu habis sebelum selesai akhir 31 Desember,” kata Bahlil, Jumat (19/9/2025).
“Nah, atas dasar itu pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina.”
Adapun, Pertamina Patra Niaga akhirnya mengimpor 100.000 barel base fuel pada pekan lalu untuk dibeli oleh operator SPBU swasta. Dalam perkembangannya, PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) sepakat membeli base fuel dari Pertamina, dengan volume sebanyak 40.000 barel.
Akan tetapi, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengungkapkan Vivo Energi Indonesia batal membeli BBM dasaran yang telah telanjur diimpor oleh PPN, sebab terdapat kandungan etanol sebesar 3,5% dalam BBM tanpa campuran aditif dan pewarna tersebut.
Dia menyebut, hingga Jumat (26/9/2025), sudah terdapat dua operator SPBU swasta yang sebenarnya berminat membeli base fuel yang telah diimpor perseroan, yakni Vivo dan BP-AKR.
Dalam perkembangannya, setelah melakukan negosiasi secara B2B, BP-AKR dan Vivo membatalkan untuk melanjutkan pembelian BBM tersebut sebab setelah dilakukan pengecekan terdapat kandungan etanol sebesar 3,5% dalam base fuel tersebut.
“Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan. Etanol itu sampai jumlah tertentu. Kalau tidak salah sampai 20% etanol,” ucap Achmad dalam rapat dengar pendapat dengan operator SPBU swasta dan Dirjen Migas ESDM di DPR, Rabu (1/10/2025).
“Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah,” lanjut Achmad.
Lebih lanjut, Achmad menyatakan dalam waktu dekat ini akan terdapat kargo BBM kedua yang tiba di Tanah Air dan diharapkan memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing operator SPBU swasta.
Dalam kaitan itu, Achmad mengungkapkan bahwa operator SPBU swasta membutuhkan total 1,2 juta barel base fuel dengan research octane number (RON) 98 dan 278.000 barel base fuel dengan RON 92.
(azr/wdh)
