Tak Bisa Tunggu
Roberth menyatakan Pertamina tidak bisa menunggu lama hingga SPBU lainnya—seperti Shell, BP-AKR, dan Exxon — memutuskan pembelian base fuel tersebut. Apalagi, nantinya akan ada tambahan biaya logistik pengangkutan BBM impor tersebut.
“Ini ibarat kita kirim barang pakai jasa mobil box, nah dia hanya antar saja. Kalau disuruh menunggu, jangan nurunin barang dulu, beberapa hari ya pasti ada tambahan biaya untuk sewa mobil box-nya ya,” tutur Roberth.
Roberth mengungkapkan Pertamina menyediakan base fuel impor bagi BU swasta sebanyak 100.000 barel untuk tahap pertama. Volume tersebut sejatinya merupakan bagian dari sisa kuota BBM impor milik Pertamina. Namun, jika tidak terserap, maka BBM dasar itu akan digunakan oleh Pertamina.
“Tahap satu saja dulu diserap sesuai arahan dan kesepakatan dengan Kementerian ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral], maka ya kalau tidak diserap, base fuel dipakai Pertamina sendiri. Toh, ini yang disediakan adalah kuota impornya Pertamina,” ujar Roberth.
Di sisi lain, Roberth menyebut SPBU swasta hingga kini belum juga berkomitmen untuk membeli base fuel tersebut. Permintaan BBM dasaran itu, padahal, diklaim telah sesuai dengan kesepakatan bersama Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM.
“[SPBU swasta] yang lain sampai saat ini belum ada yang komit mengambil [base fuel], kargo sudah sesuai permintaan kesepakatan [base fuel dan sesuai spesifikasi Ditjen Migas],” tambah Roberth.
Sekadar catatan, lima BU hilir migas swasta yang beroperasi di Indonesia dan terlibat dalam rapat pembahasan koordinasi BBM dengan Kementerian ESDM akhir-akhir ini a.l. Shell Indonesia (Shell), PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Vivo, PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (Mobil), dan PT AKR Corporindo Tbk. (AKR).
Dia menjelaskan base fuel yang diminta oleh Kementerian ESDM untuk BU swasta telah tersedia di Indonesia sejak pekan lalu saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjanji bahwa stok BBM di SPBU swasta kembali tersedia dalam 7 hari terhitung sejak Jumat (19/9/2025).
“Maka bagian Pertamina sudah terlaksana sesuai arahan Menteri, kargo yang tersedia ada 100.000 barel dan dari BU Swasta saat ini Vivo yang sudah komit untuk mengambil sejumlah 40.000 barel,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan alasan BU swasta belum juga membeli base fuel dari Pertamina karna sejumlah poin negosiasi masing-masing perusahaan swasta tersebut berbeda. Namun demikian, mereka sepakat berkolaborasi dengan Pertamina.
“Poin-poin negosiasinya beda-beda masing-masing BU Swasta. Akan tetapi, [SPBU swasta] tetap sepakat kolaborasi dengan Pertamina. Tunggu saja ya,” kata Laode saat dimintai konfirmasi.
Sebelumnya, padahal, Kementerian ESDM mengklaim sudah terdapat empat dari lima operator SPBU yang telah menyatakan setuju untuk membeli base fuel dari Pertamina.
Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses negosiasi antara Pertamina dengan BU hilir migas swasta.
“Prinsipnya menjembatani kebutuhannya badan usaha swasta dengan duduk bersama dengan Pertamina. Setelah itu pemerintah enggak bisa ikut campur untuk mekanisme mereka dipaksa untuk B2B segera,” ucap Anggia, Jumat (26/9/2025).
Adapun, janji Bahlil bahwa stok BBM di SPBU swasta kembali tersedia pekan lalu resmi meleset. Sejumlah operator SPBU swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR masih mengalami kelangkaan pasokan bensin hingga saat ini.
Sekadar catatan, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025. Volume tersebut diklaim cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta sebanyak 571.748 kl hingga Desember 2025.
(mfd/wdh)
