Bloomberg Technoz, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta agar lahan para petani sawit tidak dimasukkan ke dalam regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) seusai penandatanganan kesepakatan substantif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Hal itu karena kepemilikan lahan yang minim dibandingkan perusahaan.

“Sebenarnya yang kita minta adalah kalau bisa petani itu dikecualikan. Jangan dimasukkan dalam persyaratan EUDR,” kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono saat dihubungi, dikutip Sabtu (27/9/2025). 

Eddy menjelaskan para petani hingga kini masih bergantung terhadap perusahaan sawit lainnya untuk menjual hasil panennya. 

“Mereka kan engak mungkin bikin pabrik sendiri cuma untuk luasan 5 hektare (ha), 10 ha, enggak mungkin [...] Mereka tetap enggak ekonomis kan gitu,” ujarnya. 

Diketahui, Komisi Eropa kembali menunda EUDR selama setahun. Keputusan ini diambil setelah lebih dari dua tahun masa persiapan, di mana perusahaan telah berinvestasi besar-besaran pada langkah kepatuhan.