Hakim juga menyoroti cadangan keuangan Garuda yang sudah habis sejak 2021 dan fakta bahwa sejak IPO 2011 hingga kini belum pernah membagikan dividen. Ia menilai perbaikan tidak bisa semata-mata bergantung pada tambahan modal pemerintah, melainkan harus dimulai dari internal perusahaan.
“Yang bisa memperbaiki Garuda adalah insan-insan di dalamnya. Perbaikan kultur perusahaan itu kunci. Kalau hanya disuntik dana tapi budaya kerja tidak berubah, sulit bagi Garuda untuk sehat kembali,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan masih adanya kebijakan lama yang dinilai tidak produktif, seperti skema minimum jam terbang pilot dan awak kabin. Abdul Hakim menegaskan perlunya reformasi menyeluruh agar beban perusahaan lebih efisien.
Selain itu, ia juga menolak wacana penggabungan Garuda dengan Pelita Air, serta meminta penjelasan detail terkait mekanisme dana Rp6,65 triliun dari Danantara.
“Saya ingin tahu, Rp6,65 triliun dari Danantara itu mekanismenya apa? Apakah hutang, rights issue, atau bagaimana?” tanyanya.
Hakim menegaskan, Komisi VI akan tetap konsisten mengawal agar Garuda melakukan reformasi internal yang nyata, bukan hanya mengandalkan suntikan dana dari pemerintah.
(red)
